Baca tanpa iklan
Pernyataan pribadi
PSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pernyataan Ade Armando soal politik dinasti tidak mewakili PSI.
Ketua PSI DIY Kamaruddin menyampaikan, ada tiga hal penting yang berkaitan pernyataan Ade Armando tersebut yang tidak berkaitan dan tidak mewakili dari PSI.
"Pernyataan Ade Armando merupakan pernyataan pribadi bukan atas nama PSI, yang disalurkan melalui media sosial pribadi," ujar Kamar, dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023) yang diterima Kompas.com.
Dia juga menyampaikan bahwa PSI DIY selalu menghormati keistimewaan DIY, karena Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa.
"Yogyakarta memiliki aturan hukum yang istimewa seperti UUK DIY," kata dia.
Pihaknya juga bakal menerima aspirasi warga Yogyakarta terkait dengan pernyataan Ade Armando tersebut.
"Kita terima dengan hati, dengan keterbukaan.
Aspirasi dari sedulur Jogja itulah merupakan aspirasi bersama yang memang menjadi hak sedulur Jogja," imbuh Kamar.
Ditegur Kaesang
Secara terpisah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan partainya akan melakukan pembahasan internal soal langkah yang diambil menanggapi viralnya pernyataan Ade Armando
Ade telah mengklarifikasi, bahwa pernyataannya yang viral itu bukan atas nama PSI melainkan atas nama pribadi.
"Yang di mana beliau sudah minta maaf kalau pernyataan itu menyinggung berbagai pihak, dia tidak ada bermaksud begitu, itu menanggapi aja, dinamika yang terjadi di masyarakat," kata Grace pada Senin (4/12/2023) saat berada di Kota Malang, Jawa Timur.
Dia menyampaikan, pernyataan resmi PSI soal Ade Armando masih menunggu dan akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028, Kaesang Pangarep.
"Jadi nanti saya rasa Mas Ketum akan membuat pernyataan," katanya.
Grace juga belum bisa menjelaskan sanksi, apakah diberikan atau tidak kepada Ade Armando. Yang jelas, partainya telah memberi teguran keras.
"Masih dirapatkan, tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," katanya.
Sebagai informasi, politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.
Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi.
Menurut Ade Armando, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.
Ade Armando perlu belajar sejarah
Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menanggapi dengan sejuk video Ade Armando soal dinasti di Yogyakarta. Sri Sultan HB X yang baru saja merayakan ulang tahun ke-80 menyebut setiap warga berhak berkomentar.
Tapi harus tetap memahami sejarah, terutama sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan," ungkap Sri Sultan HB X saat ditemui awak media di Kompleks Kepatihan, Senin (3/12/2023) pagi.
Sekadar informasi, dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1) berbunyi: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," imbuh Ngarso Dalem seperti dilansir tribunjogja.
Kehendak warga Yogyakarta
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menilai Ade Armando perlu belajar sejarah lebih dalam sebelum berkomentar di medsos.
"Ade Armando perlu belajar sejarah bagaimana NKRI ini terbentuk dan bagaimana peran Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam dalam berdirinya NKRI," kata Huda, Minggu (3/12/2023).
Menurut Huda, pernyataan Ade Armando yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan.
"Anak-anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI," tuturnya.
Menurut Huda, Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh hampir semua eleman dan semua warga saat itu, hampir aklamasi warga DIY menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan.
"Dan saat ini setelah disahkan dirasakan manfaat nyatanya bagi warga DIY," ujarnya.
"Keistimewaan DIY juga sudah menjadi semacam kebutuhan kultural bagi rakyat Yogyakarta," tambahnya.
Kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang.
Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan dengan UU Keistimewaan.
"Saya sebagai rakyat Yogyakarta tersinggung jika Pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta Pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI," tegas Anggota Fraksi PKS DPRD DIY ini.
Pernyataan Ade Armando adalah Argumen Defensif
Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi, menilai pernyataan politisi PSI, Ade Armando, yang menyinggung soal dinasti politik di DIY merupakan argumen defensif untuk membela pasangan capres- cawapres yang diusung yakni Prabowo- Gibran.
"Saya pikir dia tahu apa yang disampaikannya, apalagi background dia akademisi sebelum jadi politisi. Dia ingin menyampaikan bahwa ada politik dinasti yang sedang bekerja dan dilembagakan tidak usah jauh-jauh ke istana. Intinya kan dia ingin membela capres-cawapres yang diusung. Karena dia mengusung Prabowo- Gibran yang sangat kencang nuansa dinastinya, saya kira itu pesan sebagai argumen defensif atas pencalonan pencawapresan Gibran, bukan dia (Ade Armando) tidak tahu soal Jogja," ujar Arya saat dihubungi, Senin (4/12/2023).
Lebih lanjut Arya mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Ade Armando juga bukanlah isu yang baru.
Apalagi UU tentang Keistimewaan DIY sudah disahkan sejak 2012 lalu.
Pihaknya pun pernah membuat sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal internasional dan bereputasi berjudul 'Obedient Liberals Monarchy Enclave in Yogyakarta'.
"Berdasar riset tersebut, diatas 70 persen masyarakat DIY menyetujui dengan model pemerintahan di Jogja yakni pemerintahan itu ditetapkan bukan dipilih, jadi hanya sekitar 25 persen yang menyatakan tidak setuju," terang Arya.
"Banyak faktornya yang kemudian saya sebut masyarakat Jogja obedient in liberal, jadi sebenarnya bukan hanya konsensus elit tapi ternyata publiknya juga setuju dengan sirkulasi kekuasaan yang turun temurun karena angkanya cukup besar," lanjutnya.
Dijelaskannya, obedient liberal ialah orang-orang yang berpandangan liberal tapi patuh atau bangga terhadap sistem kekuasaan yang bekerja di Jogja.
"Mereka setuju dengan ide elektoral tapi di satu sisi mereka bangga dengan Jogja, ada akar sejarah yang tinggi dan memandang bahwa kekuasaan yang dikerjakan secara turun temurun itu jadi salah satu 'warisan' politik yang terus dijaga sehingga saya menyebutnya dengan obedient liberal," kata Arya.
"Sistem di Jogja bukan hanya konsensus atau kesepakatan elit tapi warganya juga ternyata demikian, dalam tanda petik hati-hati dalam mengkritik Jogja karena bisa jadi yang dihadapi bukan hanya orang Keraton tapi juga cukup banyak warga di Jogja," lanjutnya.
Menurutnya fenomena tersebut cukup unik, sebab di sisi lain Jogja merupakan episentrum pendidikan.
"Juga eksposur terhadap ide-ide demokrasi juga banyak," tambahnya.
Adapun dalam video yang diunggah 2 Desember 2023, Ade Armando merespons aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta, yang salah satunya seruannya mengkritik politik dinasti.
"Dalam aksi itu mahasiswa di Yogya menggunakan kaus Republik Rasa Kerajaan, ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wikayah yang jelas jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade.
Aksi yang digelar pada 29 November 2023 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret itu, mahasiswa menyoroti agenda reformasi yang mandeg hingga dugaan politik dinasti yang diduga dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024.
Dalam unggahan videonya, Ade Armando juga meragukan aksi gabungan yang diikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) itu.
"Kalau mau melawan politik dinasti, politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang gubernurnya tidak dipilih langsung melalui pemilu, tapi karena garis keturunan," kata Ade.
Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012. Yang salah satu pembuat UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai calon presiden. (*)
Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H
Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif dan WartaKotalive.com dengan judul Kantor PSI Digeruduk Massa Paman Usman, Kaesang Marah dan Paksa Ade Armando Minta Maaf