TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan dengan berbagai pernyataan dari sejumlah pihak terkait.

Meskipun dalam proyek IKN Nusantara ini menjanjikan transformasi besar, namun tantangan terkait pembiayaan dan pelayanan dasar masih menjadi fokus perhatian serius.

Deputi Sosial dan Budaya Otorita Ibukota Nusantara (OIKN), Alimuddin, mengatakan peran mitra IKN dalam hal mempersiapkan pelayanan dasar kepada masyarakat juga sangat penting dan harus dipersiapkan dari sekarang.

Mitra-mitra IKN ini disiapkan oleh daerah masing-masing, tapi pembiayaan dan peningkatan pelayanan harus diperhatikan sebelum Keppres hadir.

Baca juga: Pesan Deni Hakim Anwar ke Warga Samarinda, Jangan Terpecah Belah karena Pilpres 2024

"Keberhasilan IKN bukan hanya asumsi, tetapi audah sesuai undang-undang yang berlaku," kata Alimudin saat menjadi narasumber dalam program Podcast Tribun Kaltim pada Selasa (16/1).

Alimuddin juga menyatakan kekhawatirannya saat ini terkait kesiapan masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam program pembangunan IKN yang smart city.

Sehingga pihaknya saat ini terus berupaya menggencarkan beragam program pelatihan khusus di kawasan delineasi IKN guna meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk dipersiapkan bisa bersaing di IKN Nusantara yang serba modern.

Dalam kegiatan ini, Alimudin meminta peran pemerintah daerah dalam hal pemberian pelayanan dasar harus tetap berjalan lebih baik dan lebih efektif.

"Kemungkinan masyarakat masih kurang akrab dengan konsep IKN. Sehingga pemerintah daerah harus melayani rakyatnya dengan baik, terutama dalam hal pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan," katanya.

Baca juga: Ada IKN Nusantara, Sektor Perkebunan Lakukan Pembinaan Petani Sawit dan Siap Pasok Komoditi Unggulan

Dia memaparkan dengan anggaran Kaltim yang mencapai Rp 25 triliun, maka pembahasan alokasi anggaran kata dia menjadi krusial.

Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mendahulukan perbaikan kualitas pelayanan dasar.

"Penting untuk melihat bagaimana alokasi anggaran, terutama untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Kita perlu memastikan bahwa pelayanan dasar didahulukan sebelum yang lain," tambahnya.

Dia menyadari bahwa dalam program pembangunan IKN ini juga memunculkan berbagai pertanyaan terkait dampak positif apa saja yang bisa dirasakan masyarakat lokal dalam program IKN Nusantara ini.

Sehingga untuk itu kata dia, OIKN melalui Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah khusus dan membuka peluang besar diberbagai bidang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dalam program pembangunan IKN ini.

Baca juga: Daftar Proyek IKN Nusantara yang Dikerjakan PT Wika, Nilai Kontrak Rp 5,8 Triliun

"Program pemberdayaan masyarakat lokal harus ditingkatkan. Pelatihan untuk pekerjaan baru, seperti cleaning service dengan pendekatan smart city, perlu diperhatikan agar masyarakat lokal tetap terlibat," tegas Alimudin.

Meskipun terdapat keraguan masyarakat di dalamnya, Alimuddin memastikan bahwa bahwa regulasi terkait pembangunan IKN telah diatur atau disahkan dalam undang-undang dan disesuaikan dengan kebutuhan masa depan.

"Undang-undang IKN telah diubah untuk mengakomodir kepentingan masa mendatang. Kita perlu fokus pada persiapan pembangunan, pemindahan, dan pelaksanaan pemerintah khusus sesuai tugas 4P yang telah ditetapkan."

Dia berharap dengan proyek IKN Nusantara di jalur yang tepat, masyarakat Kalimantan Timur diharapkan dapat merasakan manfaat dari transformasi ini, meningkatkan taraf hidup dan membanggakan sebagai ibukota negara.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya