Baca tanpa iklan
3. Akses Data
Terbatasnya akses data Sirekap bagi Bawaslu dan pemantau pemilu menimbulkan kecurigaan tentang transparansi proses rekapitulasi suara.
KPU telah memberikan akses data Sirekap kepada Bawaslu dan pemantau pemilu dengan beberapa batasan untuk menjaga keamanan data.
4. Sosialisasi yang Kurang
Sosialisasi tentang Sirekap kepada KPPS dan masyarakat dirasa kurang maksimal, sehingga memunculkan kebingungan dan keraguan terhadap sistem ini.
KPU telah melakukan sosialisasi Sirekap melalui berbagai platform, seperti website, media sosial, dan pelatihan KPPS.
5. Potensi Manipulasi Data
Kekhawatiran tentang potensi manipulasi data Sirekap masih ada, terutama dengan adanya perbedaan data dan akses data yang terbatas.
KPU terus berupaya untuk meningkatkan keamanan data Sirekap dan memastikan integritas sistem ini.
6. Kepercayaan Publik
Kontroversi Sirekap telah menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU dan proses penyelenggaraan Pemilu.
KPU perlu bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
Informasi tentang Sirekap terus berkembang. Penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan integritas Pemilu. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.