Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara menyedot rupiah tak sedikit.
Kekhawatiran penggunaan APBN yang berlebihan untuk pembangunan IKN Nusantara telah diingatkan sejak lama oleh para ekonom dan akademisi.
Saat ini saja, total anggaran IKN Nusantara dari APBN selama 2023-2024 sudah mencapai Rp 70 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah berkomitmen hanya menggunakan APBN 20 persendari total anggaran pembangunan IKN Nusantara.
Nah, 20 persen dari total anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun, kira-kira sekitar Rp 90 triliun.
Terbongkarlah, jatah APBN buat pembangunan IKN Nusantara di Era Prabowo cuma Rp 20 Triliun.
Mustahil penggunaan APBN tak ditambah saat Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.
Baca juga: JPKP Minta Status Tersangka 9 Petani Dibatalkan, tak Berniat Halangi Bandara VVIP IKN Nusantara
Baca juga: OIKN Ungkap Sosok Bandung Bondowoso di Proyek IKN Nusantara: Bekerja Nonstop selama 24 Jam
Baca juga: Profil Apansyah, Kini Terpilih jadi Ketua AMPI Kaltim, Ambil Peran dalam IKN Nusantara
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diprediksi bakal meningkat di zaman Presiden Prabowo.
Prabowo yang terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029 telah berulang kali menyebutkan akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad memprediksi, alokasi pendanaan IKN dari APBN sebesar 20 persen akan meningkat pada zaman Prabowo.
Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah hanya akan menggunakan 20 persen dari APBN untuk pembangunan IKN. Sisanya berasal dari investasi swasta.
Menurut Tauhid, hal itu tidak akan berlaku di zaman Prabowo. Sebab, total anggaran IKN dari APBN selama 2023-2024 saja sudah mencapai Rp 70 triliun.
20 persen dari total anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun, kira-kira sekitar Rp 90 triliun. Jadi, mustahil Prabowo tak meningkatkan alokasi penggunaan APBN untuk penggunaan IKN karena
"Janji pemerintah itu 20 persen dari APBN berarti kan sekitar Rp 80-90 triliun. Sudah dipakai Pak Jokowi Rp 70 triliun. Berarti Pak Prabowo hanya boleh mengalokasikan Rp 20 triliun. Di 2025 langsung habis tuh. 2026? Lah bapak sudah lebih dari 20 persen," katanya dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).
"Artinya, nantinya menjadi tidak konsisten bahwa pendanaan APBN itu untuk IKN pasti lebih besar dari 20 persen," lanjutnya.
Baca juga: 25 Instansi yang Siap Pindah ke IKN Nusantara, Ingin Tetap di Jakarta DPR Tak Ada Dalam Daftar
Tauhid kemudian mengatakan, untuk mengandalkan investasi swasta akan sulit karena mereka dinilai enggan membangun infrastruktur dasar seperti kantor dan hunian para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Investor disebut lebih ingin membangun fasilitas yang menyasar pasar lebih besar, di mana itu baru akan terjadi ketika penduduknya sudah banyak.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan keberlanjutan IKN di tangan Prabowo, utamanya soal pendanaan menggunakan APBN untuk IKN sebesar 20 persen.
"Jadi, keberlanjutan IKN itu patut dipertanyakan pada periode Pak Prabowo karena pendanaannya sudah terpakai Rp 70 triliun sampai 2024. Dia masih punya ruang Rp 20 triliun," ujar Tauhid.
Baca juga: Pastikan Keamanan Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Satgas Ops Nusantara Mahakam Rutin Patroli
Sosok Bandung Bondowoso IKN Nusantara
Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tidak lepas dari peran Bandung Bondowoso yang bekerja nonstop selama 24 jam.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Otorita IKN (OIKN) Jaka Santos.
Jaka mengatakan, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut agar bisa mencapai target pemindahan ibu kota tahap I pada tahun 2024.
Menurut Jaka, capaian pembangunan infrastruktur dasar IKN yang masih sesuai target ini tidak terlepas dari sosok Bondong Bondowoso-nya IKN.
Adapun Bandung Bondowoso merupakan tokoh legenda yang dikenal dengan upayanya membangun 1.000 candi dalam satu malam demi pujaan hatinya, Roro Jonggrang.
Sementara dalam pembangunan IKN, sosok Bandung Bondowoso hadir di Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat kontraktor dan pekerja konstruksi dari BUMN Karya.
"Mungkin kalau zaman dulu adalah itu kerjanya Bandung Bondowoso dengan segala aparaturnya. Nah sekarang inilah Bandung Bondowoso dengan aparaturnya yang ada di karya-karya (BUMN)," ujar Jaka dalam Sosialisasi Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Ombudsman Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Jaka mengatakan bahwa Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN bekerja non-stop selama 24 jam.
"Mereka bekerja 3 shift 24 jam dibantu teman-teman dari karya-karya (BUMN) tentunya, itu yang luar biasa," jelas Jaka.
Sebagai informasi, progres pembangunan infrastruktur dasar IKN tahap I telah mencapai 77 persen.
Baca juga: Pastikan Keamanan Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Satgas Ops Nusantara Mahakam Rutin Patroli
Mafia Tanah Disebut Kuasai Lahan Strategis IKN, Ini Langkah BBT
Badan Bank Tanah (BBT) memiliki Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) seluas 4.162 hektar.
Lokasinya yang strategis dan merupakan bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN), memikat banyak oknum dan mafia tanah untuk menguasainya secara tidak sah.
Mereka disebut membangun pondok-pondok nonpermanen, tenda-tenda yang tidak beraturan serta penebangan pohon yang dilakukan secara masif dan telah mengganggu ketertiban kawasan.
Oleh karena itu, BBT bersama dengan pihak terkait melakukan langkah-langkah penertiban secara persuasif melalui imbauan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan pengelolaan aset negara.
Penertiban bangunan atau pondok ini merupakan salah satu bentuk pengamanan aset negara dari oknum mafia tanah yang menguasai tanah negara tanpa itikad baik, dengan mengatasnamakan kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi.
Sementara itu, bagi warga yang memanfaatkan lahan dengan benar, juga telah terdaftar di kelurahan dan kecamatan, berhak menjadi calon subyek penerima dalam program Reforma Agraria di atas HPL BBT wilayah PPU.
Project Team Leader BBT Kabupaten PPU Moh Syafran Zamzami mengakui lokasi HPL BBT sangat strategis, sehingga terdapat dinamika kompleks di masyarakat yang dapat mengarah pada upaya-upaya penguasaan tanah dan tindakan sewenang-wenang dari oknum.
"Namun, kami tegaskan bahwa segala kegiatan BBT dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan melibatkan semua pihak terkait,” ungkap Syafran, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3/2024).
Pun dalam upaya menata kawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, BBT PPU saat ini tengah menggelar serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) demi mendukung pembangunan nasional untuk kepentingan umum.
BBT berkomitmen untuk menyusun rencana induk kawasan yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan dengan fokus pada pengelolaan hak dan penataan kawasan.
Kegiatan yang sedang dipersiapkan antara lain, pemanfaatan lahan untuk reforma agraria sebesar 1.873 hektar, pembangunan bandara VVIP IKN seluas 347 hektar dengan target operasional tahap pertama pada bulan Juli mendatang, dan pembangunan jalan tol segmen 5B.
Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, pihaknya berupaya mengelola tanah negara yang terlantar menjadi satu kawasan yang lebih produktif sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum.
Dari 4.162 hektar lahan yang telah menjadi HPL BBT, seluas 1.873 hektar telah kami siapkan untuk program Reforma Agraria.
"Lahan tersebut akan diberikan untuk masyarakat dengan penentuan subjeknya diverifikasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati. Sehingga, pemenuhan hak-hak masyarakat telah kita akomodasi,” tutur Parman.
BBT juga menjalankan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkompimda setempat untuk merencanakan masa depan yang lebih baik.
Dengan adanya proyek strategis nasional (PSN) seperti IKN, BBT berharap dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan nilai tanah dan kontribusi pembangunan.
Alasan Ombudsman Sebut IKN Tak Akan Jadi Seperti Jakarta
Ombudsman Republik Indonesia memperkirakan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak akan menjadi seperti Kota Jakarta.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, Jakarta merupakan kota multifungsi yang melayani administrasi publik hingga pusat ekonomi dan bisnis.
"Dengan adanya ibu kota baru, apakah nanti akan menjadi kota yang multifungsi seperti Jakarta? Saya kira tidak," ucap Najih dalam Sosialisasi Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Ombudsman Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Najih berharap IKN nantinya menjadi kota pelayanan pemerintahan yang cerdas, cepat, efektif, dan efisien.
"Yang tentu akan mengubah lanskap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia," lanjut Najih.
Sementara Kota Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota akan menjadi pusat kegiatan bisnis internasional dan perdagangan.
Akan membuat kegiatan-kegiatan ekonomi, bisnis, dan mobilitasnya lebih bagus dan tersebar," tutur Najih.
Baca juga: Petugas Puskesmas dan Kantin HPK IKN Ikuti Pelatihan Penjamah Makanan
Di sisi lain, Najih mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara tidak dilakukan secara mendadak dan hal ini merupakan wujud dari semangat anti-kolonialisme.
"Ibu kota yang semula dibentuk yaitu Jakarta sebagai peninggalan kolonial diharapkan untuk semakin nyata kemerdekaan kita, maka kita harus punya ibu kota yang dibangun oleh bangsa sendiri melalui IKN," tuntasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Otorita Ungkap Sosok Bandung Bondowoso di IKN" dan "Mafia Tanah Disebut Kuasai Lahan Strategis IKN, Ini Langkah BBT"
Ikuti berita menarik lainnya di saluran whatsapp dan google news Tribun Kaltim
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penggunaan APBN untuk Danai Pembangunan IKN pada Era Prabowo Diprediksi Bakal Meningkat