4 Menteri Buka Suara soal Panggilan Bersaksi di Sidang MK Sengketa Pilpres 2024 soal Bansos

TRIBUNKALTIM.CO - 4 menteri buka suara soal panggilan bersaksi di sidang MK sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara perihal tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, MK memutuskan untuk memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024) mendatang.

Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Baca juga: Hasto Ungkap Upaya Jokowi Singkirkan Megawati dari Kursi Ketua Umum PDIP, Utus Menteri Power Full

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Dipanggil Mahkamah Konstitusi, Pihak Istana Mengaku Tidak Beri Arahan Khusus

Baca juga: Jadwal Sidang MK Pilpres 2024 Pemeriksaan 4 Menteri dan Putusan, Live Streaming Sidang MK Hari Ini

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon, yang memang sebelumnya meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah.

MK mengaku telah bersurat secara resmi ke empat menteri yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Sudah disampaikan (undangan), hari ini (kemarin)," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kemarin.

Lalu bagaimana sikap dari 4 menteri itu? Selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (3/4/2024) :

1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menyikapi panggilan MK, Airlangga Hartarto mengaku masih menunggu undangan tersebut.

"Panggilan MK kami tunggu. Kan kita mau tunggu undangannya dulu. Undangan harusnya sampai hari ini," kata Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024) malam.

Airlangga juga mengaku siap hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK.

"Insya Allah hadir," singkatnya.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki rencana yang jelas terkait penggunaan APBN.

Itu untuk menjawab tudingan bansos yang disebut-sebut mempengaruhi Pemilu 2024.