Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Hari ini, Kamis (27/6/2024) trending x (dulu Twitter) #PusatDataNasional setelah Pemerintah menyatakan pasrah kehilangan akses data di Pusat Data Nasional (PDN) akibat peretasan.
Sikap pasrah Pemerintah atas kehilangan data PDN akibat peretasan ini menjadi perbincangan di media sosial, selain #PusatDataNasional, trending terkait lainnya adalah Ketua BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, Pemerintah tak bisa bersikap pasrah, harus do something untuk mencari jalan keluar.
Menurutnya, sikap pasrah pemerintah justru tak mencerminkan tidak adanya solusi dalam sebuah permasalahan kebijakan.
Baca juga: Jokowi Disentil Imbas Pusat Data Nasional Diretas, Kemenkominfo Harusnya Dipimpin Orang Kompeten
Baca juga: Indonesia Kebobolan Lagi, Pusat Data Nasional Diserang, Menkominfo: Pelaku Minta Tebusan 8 Juta USD
Baca juga: Kominfo Bakal Bangun Pusat Data Nasional di IKN Nusantara, 4 Kali Lebih Besar Dibanding PDN Cikarang
"Sebagai pemerintah ya harus do something, masa pasrah.
Kalau pemerintahnya pasrah, lalu rakyatnya bagaimana?" ujar Agus, Kamis (27/6/2024).
"Terus apa manfaatnya pemerintah buat warga negara, seharusnya kan memberikan perlindungan kepada warga negara, ya lakukan sesuatu. Harus ada sesuatu mencari jalan keluar," sambung dia.
Agus mengatakan, peristiwa peretasan tersebut menunjukkan pemerintah tak pernah belajar dalam menjaga keamanan datanya di ruang siber.
Padahal, lanjut Agus, pemerintah sudah berulang kali diingatkan agar berhati-hati dalam menjaga keamanan data.
"Iya, kita kan sudah kasih tahu hati-hati, tapi kan kebijakannya enggak muncul-muncul, mudah diretas," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Pemerintah kurang peduli keamanan siber
Berkaca dari kasus peretasan PDN saat ini, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai pemerintah belum terlalu peduli dengan isu keamanan siber.
“Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait isu keamanan siber,” ujar Pratama, Rabu (26/6/2024).
Pemerintah, lanjut Pratama, baru sibuk menyoroti persoalan keamanan siber ketika terjadi peretasan.
Baca juga: Badan Siber Bangun Pusat Data di IKN Nusantara, Jaringan Tertutup dan Terenkripsi
Penanganan yang dilakukan pun pada akhirnya membutuhkan waktu yang panjang, karena sudah lambat diantisipasi.
“Akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber dan melakukan penanganan yang acapkali terlambat serta membutuhkan waktu yang lama,” kata Pratama seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.