Baca tanpa iklan
“Biaya dari APBN tinggal sedikit saja dan bisa habis digunakan pada 2025-2026.
Tugas Otorita IKN-lah untuk bekerja keras mencari investor untuk mendanai pembangunan IKN.
Dari sektor swasta (porsinya) 80 persen sebesar Rp 372,8 triliun,” ujanya Senin (24/6) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.
Upaya mendatangkan investor dipandang bakal menjadi tantangan besar, karena hingga saat ini investasi di IKN terkesan tak terlalu signifikan.
Baca juga: Permintaan Pengusaha di Tengah Seretnya Investasi di IKN, Apindo: Tidak Mungkin Hanya Andalkan ASN
Nirwono berpandangan, lambannya geliat investasi di IKN salah satunya didorong karena kota tersebut didesain sebagai pusat pemerintahan bukan kota komersial atau kota bisnis.
Hal itulah yang kemudian menimbulkan kondisi wait and see di kalangan investor.
Terlebih, hingga saat ini belum terlihat jelas berapa populasi masyarakat IKN ke depan.
Sebagai siasatnya, Nirwono menilai pemerintah dapat melakukan pengembangan wilayah perkotaan di sekitar area mega proyek tersebut, tujuannya agar ekosistem investasi di sana dapat terdongkrak.
“Otorita IKN dapat mulai memasarkan rencana pengembang wilayah perkotaan (WP), masih ada 8 WP di luar KIPP IKN yang bisa dikembangkan sebagai kota industri, kota riset dan pendidikan, kota bisnis, hingga kota wisata,” imbuhnya.
Imbal Hasil yang Diinginkan Investor
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi asing di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Basuki menjelaskan, Otoritas IKN tengah mempercepat proses masuknya investasi asing yang saat ini telah ada beberapa surat terkait minat investasi alias letter of intent (LOL) agar segera dilakukan groundbreaking di Juli 2024 mendatang.
Dia bilang, para calon investor rata-rata mengincar imbal hasil investasi atau internal rate of return (IRR) yang cukup signifikan yakni di atas 12 persen.
“Kalau IRR biasanya sama saja mau asing mau nasional kalau IRR di atas 12 persen pasti menarik,” ungkap dia.
Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Tahun Depan, Bagaimana IKN Kaltim di Pemerintahan Prabowo?
Ada yang Salah sejak Awal IKN
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) melihat bahwa dari sejak awal pemerintah sudah salah membangun komunikasi.
Menurut Piter, pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.