Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Saran Ekonom untuk kabinet Prabowo-Gibran, prioritaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis daripada untuk IKN di Kaltim.
Bukan tanpa sebab, hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim yang hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan pernyataan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, disebut IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan. Tidak lebih.
Untuk itu, dirinya berpandangan jika program andalan Prabowo-Gibran yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan Ibu Kota Negara.
Baca juga: Daftar Proyek IKN di Kaltim yang Ditargetkan Kelar Juli 2024, Proyek Disetop Sementara Jelang HUT RI
"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja. Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.
"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko.
Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN di Kaltim.
Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini.
Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian di antaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik.
"Supaya tidak mengulangi kesalahan dari bagaimana pembangunan-pembangunan yang sifatnya hanya sekadar mengejar target, desain kelembagaan harus bagus."
"Pastikan bahwa nanti yang mengeksekusikan kebijakan ini adalah para pelaku ekonomi lokal," tutur Eko.
Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya.
Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri.