Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Walikota Medan, Bobby Nasution kena sentil Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian buntut anggaran Pilkada Medan 2024 yang belum cair.
Anggaran Pilkada Medan 2024 bahkan mencapai Rp 83 miliar ini hanya untuk pengamanan, belum lagi dan untuk pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Sentilan untuk Walikota Medan yang juga mantu Jokowi, Bobby Nasution terkait anggaran Pilkada Medan 2024 ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian di Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera.
Acara ini diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
Baca juga: Bursa Pilkada Medan 2024, Ponakan Surya Paloh Dapat Dukungan Partai Prabowo, Gerindra-Nasdem Solid
Baca juga: Nasdem dan Gerindra Dukung Ponakan Surya Paloh di Pilkada Medan 2024, Pasangan Rico-Zaki Mohon Doa
Baca juga: Mantu Jokowi Maju Pilkada Sumut 2024, Orang Dekat Bobby Nasution Ramaikan Pilkada Medan dan Binjai
Tito Karnavian mengaku khawatir dengan anggaran Pilkada 2024 Kota Medan yang realisasinya masih amat jauh dari target.
Hal itu ia sampaikan di dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
Ia juga menegur langsung menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, karena realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 bahkan belum mencapai 50 persen.
"Ada yang besar lagi ini (utang pemerintah kepada KPU setempat) Rp 49 miliar, ini Kota Medan, Pak Bobby (Nasution)," kata Tito dikutip siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam.
"Sebagian ada juga yang masih 'gede' banget. Ini saya agak khawatir, jujur saja ini," kata dia.
Berdasarkan data Kemendagri per kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan baru merealisasikan Rp 32,87 miliar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total Rp 81,16 miliar yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Pada sisi pengawasan pemilu, Pemkot Medan baru mencairkan Rp 10,18 miliar dari total 25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 15 miliar yang belum dicairkan.
Pada sisi pengamanan pilkada, situasi jauh lebih buruk. Pemkot Medan, berdasarkan data yang sama, belum sama sekali mencairkan anggaran untuk Polri (Rp 15,11 miliar) dan TNI ( Rp 3,7 miliar).
Total, Pemkot Medan masih harus mencairkan sekitar Rp 83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar buat KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat.
Baca juga: Bobby Nasution Unggah Foto bareng Ijeck, Bakal Berpasangan di Pilkada Sumut 2024? Kata Mantu Jokowi
Namun demikian, Tito mengaku yakin bahwa sisa utang ini dapat dipenuhi seiring waktu karena Medan, menurutnya, adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.