TRIBUNKALTIM.CO - PDIP mengajak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk berkoalisi di Pilkada 2024.

PDIP mengajak PKB barter di Pilkada Jakarta 2024 dengan Pilkada Jatim 2024.

Barter yang dimaksud yakni PDIP menawarkan kader PKB menjadi cagub di Jawa Timur, sedangkan kader PDIP jadi cagub di Jakarta, atau sebaliknya.

Jika koalisi PDIP dan PKB ini terwujud, maka akan ada poros baru di Pilkada Jakarta 2024 dan Pilkada Jatim 2024.

Baca juga: Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran Terlihat, 3 Nama Dipastikan Masuk, Ekonom Ungkap 4 Sosok Tak Layak

Baca juga: Hasto Bocorkan Megawati Kini Fokus Siapkan Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN Nusantara

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eriko Sotarduga terang-terangan mengajak PKB berkoalisi pada Pilkada Jakarta 2024. 

Eriko mengatakan, dengan perolehan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, partainya harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur.  

“Apa yang bisa kami lakukan? Dengan 15 kursi (DPRD Jakarta), dengan kebutuhan 22 kursi (DPRD Jakarta).

Tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama dengan partai lain,” kata Eriko dalam program “Satu Meja the Forum” yang tayangkan di Kompas TV, Rabu (7/8/2024). 

Eriko mengaku sudah berkali-kali mengajak PKB untuk berkoalisi, bukan hanya di Pilkada Jakarta, tetapi juga Jawa Timur. 

Katanya, PDIP dan PKB memiliki kedekatan, salah satunya karena sama-sama meraup suara tertinggi di Pemilu Legislatif Jawa Timur.

PDIP bahkan memberi kebebasan jika PKB hendak mengusung kadernya sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. 

Baca juga: Hasil Survei Pilkada Kaltim 2024: Isran Disukai Pemilih Pemula, 25-39 Tahun Lebih Pilih Rudy Masud

Seandainya PKB memilih untuk mengusung kadernya menjadi calon gubernur Jawa Timur, maka PDIP meminta agar calon gubernur DKI Jakarta berasal dari kader PDIP. 

“Kalau mereka pilih calon gubernur di Jawa Timur, maka kami calon gubernur di Jakarta. 

Fair,” kata Eriko.

Eriko menambahkan, dalam waktu dekat Jakarta yang berubah status sebagai daerah khusus akan menjadi kawasan aglomerasi.