Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Debat kedua Pilkada Kutim 2024 hari ini, Selasa (19/11/2024) dua paslon Kasmidi Bulang-Kinsu dan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi kembali beradu visi misi, program dan gagasan.
Debat kedua Pilkada Kutim 2024 hari ini diwarnai saling sindir antara kedua paslon, Kasmidi Bulang-Kinsu (paslon 01) dan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi (paslon 02) di sesi tanya jawab antara pasangan calon.
Tanya jawab paslon pertama di debat Pilkada Kutim 2024 langsung diwarnai saling sindir antara Kasmidi Bulang-Kinsu dan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi soal APBD, Silpa hingga parpol koalisi pendukung ikut disebut.
Bermula dari pertanyaan dari paslon 01, Kasmidi Bulang-Kinsu yang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu.
Baca juga: Debat Pilkada Kutim 2024, Cabup 01 sebut Pertanian Turun, Cabup 02 Yakin Jadi Penopang Pasca Tambang
"Kita ketahui bersama bahwa APBD Kutai Timur itu sangatlah besar ya. Strategi apa yang dilakukan dalam pengelolaan APBD Kutai Timur yang cukup besar ini sehingga nanti tidak terjadi Silpa yang cukup besar. Kenapa ini saya pertanyakan karena potensi saja untuk 2024 itu kemungkinan angkanya ada di Rp 2,8 triliun.
Sementara tahun 2023, ada Rp 1,58 triliun, artinya bahwa pergeseran APBD kita di 2024 ini akan menimbulkan Silpa yang cukup besar. Kira-kira strategi apa yang akan saudara lakukan?" kata cabup 01, Kasmidi Bulang.
Kesempatan menjawab dari paslon 02, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi diwakili oleh cawabup.
"Penyebab Silva 2002 4 ini ada dua.
Yang pertama karena banyaknya anggaran yang masuk di pertengahan tahun atau akhir tahun di bulan Agustus baru ketahuan anggaran yang besar.
Sehingga mendistribusikan atau mengalokasikan anggaran itu membutuhkan energi khusus untuk menyerap anggaran yang sekitar Rp 5 triliun masuk di triwulan kedua dan ketiga dan keempat, maksud saya.
Yang kedua, situasi politik menjelang Pilkada yang tidak kondusif. Saya ingin mengatakan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur, salah satu penyebab Silpa karena terlambatnya disahkan APBD-perubahan Kutai Timur.
Yang seharusnya APBD Perubahan disahkan oleh anggota DPR yang lama, karena hampir di seluruh Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia APBD Perubahan disahkan oleh anggota DPRD yang lama.
Tapi tidak disahkan oleh anggota DPR yang lama. Di sini saya mengatakan bahwa yang bertanggung jawab siapa? Ketua DPR yang lama, Wakil Ketua DPRD yang lama dan Wakil Ketua DPR yang lama, semuanya dari koalisi paslon nomor satu.
Dan alhamdulillah bisa disahkan dengan anggota DPR yang baru, karena ketua DPR yang baru dari koalisi paslon kami. Namun, ironisnya masyarakat perlu tahu, ironisnya satu-satunya yang tidak menyetujui pengesahan APBD di DPRD yang baru adalah fraksi Partai Golkar, koalisi paslon yang lama.
Baca juga: Debat Pilkada Kutim 2024, Beda Strategi Paslon 01 dan 02 terkait Infrastruktur dan Konektivitas
Jadi saya rasa masyarakat bisa memahami apa menyebabkan Silpa yang sekarang cukup besar.