Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, soal pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana zakat, menuai polemik.
Pernyataan tersebut menuai kontroversi dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
Sultan B Najamudin pun angkat bicara, sekaligus mengklarifikasi pernyataanya.
Sultan B Najamudin menjelaskan, usulan menggunakan dana zakat sebagai pembiayaan program Makan Bergizi Gratis diperuntukan untuk sekolah-sekolah kategori tertentu.
Baca juga: Puluhan Siswa SD di Nunukan Diare Diduga Usai Menyantap Menu Makan Bergizi Gratis
Baca juga: Prabowo Gelisah Ada yang Tak Kebagian, Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Rp 100 Triliun
Sekolah-sekolah kategori tertentu yang dimaksudnya, yakni sekolah yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat infak dan sedekah.
Ia kembali menegaskan usulannya, bukan kebanyakan sekolah yang dimaksud, misal sekolah umum atau sejenisnya yang memang tidak berhak menerima dari dana zakat tersebut.
Sultan mengungkapkan hal itu untuk meluruskan kesalahpengetian yang dikatakannya sehingga ramai disorot.
"Kami merekomendasikan agar pembiayaan program MBG yang lakukan dari hasil zakat, infak, dan sedekah masyarakat khusus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat infak dan sedekah," ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).
Sultan mengungkapkan bahwa usulan itu ia sampaikan usai mengetahui potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia yang mencapai Rp 300 triliun per tahun.
Sebab itu, ia merekomendasikan pembiayaan program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah untuk sekolah tertentu.
Baca juga: 40 Siswa SD Keracunan Makan Bergizi Gratis di Sukoharjo, Kepala BGN Sebut Tidak Ada Pelanggaran SOP
"Artinya, tidak semua sekolah dan anak diberi MBG yang bersumber dari zakat infak dan sedekah," ucapnya.
Dijelaskan Sultan, zakat adalah syariat Islam yang telah diatur siapa penerimanya.
Namun untuk infak dan sedekah lebih fleksibel dan bersifat sukarela bagi yang ingin melakukan.
Sultan pun mendorong Badan Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga zakat dari NU dan Muhammadiyah melakukan skema pembiayaan.
"Kami memahaminya bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Namun khusus infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya," ujarnya.
“Kami mendorong agar Badan Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui zakat untuk disampaikan ke pemerintah,” tandasnya.
Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang akan Cari Anggaran Tambahan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Sultan menilai, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.
Salah satunya dengan memanfaatkan dana zakat.
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini."
"Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sebelumnya, Istana melalui Kepala Staf Presiden Anto Mukti Putranto buka suara soal usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin agar pembiayaan program Makan Bergizi Gratis(MBG) melibatkan masyarakat melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).
Ia tidak sepakat program MBG menggunakan dana zakat.
Baca juga: Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Berau Bakal Gandeng UMKM, Disperindag Berharap Bisa Naik Kelas
"Ya enggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putaranto, di Kantor Staf Presiden, Rabu, (15/1/2025).
Menurutnya program MBG telah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN. Untuk tahap awal anggaran MBG yakni sebesar Rp71 triliun.
"Presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah 71 T itu," katanya.
Oleh karena itu kata dia, program MBG tidak mengambil dana dana dari sumber lain, apalagi zakat. Penggunaan zakat untuk MBG kata dia sangat memalukan.
"Jadi enggak mengambil dana-dana itu. Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari mana ? Zakat itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami," pungkasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, turut menanggapi soal adanya usulan dana zakat sebagai salah satu sumber pendanaan program makan bergizi gratis.
Baca juga: Profil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang Usul Makan Bergizi Gratis Dibiayai dari Zakat
Cucun mengaku, tak menyetujui jika makan bergizi gratis ini didanai oleh uang zakat.
"Lebih setuju, lebih tepat, bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak segala macam," kata Cucun dilansir Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
Lebih lanjut, Cucun menginginkan agar pemerintah bisa mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai program makan bergizi gratis.
Karena Cucun menilai, negara harus hadir langsung dalam program makan bergizi gratis ini, yakni melalui pembiayaan APBN.
"Negara yang harus hadir. APBN, maksimalkan APBN," ungkap Cucun.
Tak hanya itu, Cucun menilai, Presiden Prabowo juga menginginkan agar APBN bisa digunakan dengan tepat sasaran dan disalurkan untuk kemaslahatan rakyat.
Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang akan Cari Anggaran Tambahan untuk Program Makan Bergizi Gratis
"Karena prinsip dasar daripada APBN ini sebetulnya untuk kemaslahatan rakyat," imbuh Cucun.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal usulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana zakat.
Menurut Prabowo, dana zakat sudah ada yang mengurusi.
Namun yang pasti, kata dia pemerintah telah siap dalam memberi makan anak-anak Indonesia.
“Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” kata Prabowo usai acara Konsolidasi Kadin Indonesia di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Prabowo menyambut banyaknya pihak yang ingin membantu program MBG.
Termasuk, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.
“Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati ingin ikut serta monggo kita buka."
"Siapa pun yang mau ikut serta boleh, yang penting efisien, yang penting tepat sasaran dan tidak ada kebocoran,” ujarnya. (*)
Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wakil Ketua DPR Tak Setuju Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, Sebut Lebih Tepat Dibiayai Negara
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Usulannya Tuai Polemik, Ketua DPD RI Klarifikasi Soal Pembiayaan MBG Pakai Dana Zakat