Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Sikap PDIP, jadi partai penyeimbang di pemerintahan Prabowo.
Ya, PDIP sebut tidak menjadi koalisi maupun oposisi.
Karena kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.
Untuk diketahui, oposisi adalah partai atau kelompok politik yang tidak ikut dalam pemerintahan dan mengawasi serta mengkritisi kebijakan pemerintah.
Sedangkan, koalisi adalah gabungan dua atau lebih partai politik yang bekerja sama untuk membentuk pemerintahan atau mendukung presiden yang sedang menjabat.
Meski memilih menjadi partai penyeimbang, Ketua Umum PDIP Megawati berjanji partainya akan tetap menyuarakan kritik dengan lantang.
Pernyataan ini Megawati sampaikan dalam pidato politik dalam penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
Baca juga: Megawati Tegaskan PDIP Bukan Partai Oposisi, Ini Respons Gerindra
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi,” kata Megawati dalam keterangan resminya, Sabtu.
Menurutnya, bagaimana sikap PDIP ke depan bergantung pada kebijakan pemerintah.
Jika kebijakan itu berpihak pada rakyat, PDI-P akan memberikan dukungan.
“Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tegas Megawati.
Putri Presiden Pertama, Soekarno, itu mengatakan, sikap PDI-P tidak ditentukan posisi politik partai sebagai koalisi maupun non-koalisi. PDIP, menurutnya, mengacu pada nilai-nilai yang diajarkan Soekarno dan moral politik.
“Keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” ujar Megawati di forum tersebut.
Yang Didukung Tak Didukung PDI-P
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut PDI-P bisa tetap keras mengkritik kebijakan pemerintah.