Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Praktik prostitusi yang ikut berkembang di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) ikut mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur atau DPRD Kaltim.
Gegap gempita pembangunan mega proyek IKN yang digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia harus tercoreng adanya praktik prostitusi ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti maraknya praktik prostitusi di kawasan IKN dan daerah sekitarnya.
Ia menyarankan, perlu penanganan serius agar persoalan ini tidak menjadi ancaman sosial di masa mendatang.
Baca juga: DPRD Kaltim Dukung Penuh Kerja Sama Digitalisasi Layanan Publik dengan Paylabs
Pembangunan IKN yang pesat tak bisa dipungkiri mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang berpotensi memunculkan praktik-praktik menyimpang.
Bukan hanya masalah moral, tapi sudah mengarah pada indikasi perdagangan orang atau TPPO.
"Saya mendapatkan laporan bahwa praktik ini bukan hanya terjadi di dalam kawasan IKN, tetapi juga mulai menyebar ke daerah-daerah penyangga di sekitarnya,” katanya Minggu (3/8/2025) malam.
Persoalan ini mesti menurutnya juga mesti jadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang memiliki kewenangan.
Pendekatan preventif melalui jalur edukatif mesti ditempuh dan mendorong adanya pembinaan serta pemberdayaan kepada masyarakat lokal.
Baca juga: Legislator DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Akbar Haka sebagai Anggota DPRD Kukar PAW
“Kalau dibiarkan, kawasan yang seharusnya jadi simbol kemajuan bangsa bisa ternoda. Pengawasan mesti ditingkatkan, agar IKN tidak menjadi pasar liar bagi praktik-praktik menyimpang,” ungkapnya.
Pendekatan kuratif juga penting untuk segera diimplementasikan.
Tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang dan praktik prostitusi mesti dilakukan.
Tak hanya itu, peningkatan patroli serta razia rutin di titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran juga diperlukan sebagai bentuk pencegahan.
Pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual juga mesti diperhatikan, khususnya perempuan.
Bisa jadi perempuan yang datang dari luar daerah ke Kaltim dijanjikan memperoleh pekerjaan layak, tapi malah diarahkan menjadi pekerja seks komersial.