TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) mulai beroperasi dalam dua tahun mendatang. 

Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan pasokan sampah minimal 1.000 ton sampah per hari, sementara volume sampah Samarinda saat ini baru 610 ton.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Endang Liansyah, mengatakan kekurangan sekitar 390 ton bisa dipenuhi melalui kerja sama lintas daerah, khususnya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Wilayah terdekat seperti Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sanga-Sanga, Anggana, Loa Janan Ilir, Loa Duri, Loa Kulu, Muara Badak, hingga Marangkayu dinilai berpotensi menyumbang lebih dari 300 ton sampah per hari.

Baca juga: Proyek PLTSa Butuh 1.000 Ton Sampah, Samarinda Baru Capai 610 Ton per Hari

“Kalau ambilnya seperti di Tabang, Kembang Janggut, Kota Bangun, itu kan jauh. Kecuali mereka mau kirim sampahnya ke sini (Samarinda). Karena kalau kita yang mengambilnya kejauhan, nggak ekonomis. Kita harapnya Kukar mengantar, kemudian kotanya kan menjadi bersih dari sampah, gelarnya bersih. Kita dapat sampah gratis, jangan juga kita yang mengambilnya ke sana,” jelas Endang.

Selain sampah rumah tangga, potensi tambahan pasokan sampah bisa berasal dari sampah sungai, baik di Mahakam maupun Karang Mumus, termasuk hasil kerja bakti, perhotelan, hingga kegiatan perusahaan. 

Namun, limbah rumah sakit tidak dapat digunakan karena membutuhkan insinerator khusus.

Endang menegaskan pembangunan PLTSa bukan sekadar mengejar Adipura Kencana, tetapi untuk memastikan pengelolaan sampah yang memberi manfaat nyata.

Baca juga: Pembangunan PLTSA di Samarinda Didukung Anggota DPRD Kaltim, Alasan Ramah Lingkungan

“Kalau mau dapat Adipura Kencana itu bukan jalan keluar. Jalan keluarnya harus ada pemanfaatan dan pengelolaan sampah dulu. Intinya itu, sampah itu harus dikelola dulu, dimanfaatkan dulu, ada nilai, setelah tidak bisa dimanfaatkan lagi baru kita pakai,” tegasnya.

Komunikasi awal dengan pihak Kukar sudah dilakukan, meski kerja sama resmi akan melibatkan Pemerintah Provinsi sesuai aturan antarwilayah.

Endang berharap pasokan sampah dapat diberikan secara cuma-cuma dan biaya pengangkutan juga dibebaskan oleh Kukar sebagai bentuk kompensasi kebersihan wilayah mereka.

“Kompensasinya ya paling tidak minimal kita dapat sampah gratis dengan angkutan gratis. Dengan sendirinya kan Kukar sampahnya jadi tidak ada karena dibagi ke kita,” ujarnya.

Baca juga: Pembangunan PLTSa di TPA Sambutan Sudah Capai 70 Persen, Investor Malaysia Butuh 2,5 Ha Lahan

Rencana ini telah mendapat lampu hijau dari Wali Kota Samarinda.

Lahan seluas dua hektare di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah disiapkan, seluruh persyaratan investor hampir terpenuhi, dan tinggal menunggu kesepakatan final dengan PLN.

Pihak Danantara disebut akan membantu pendanaan awal serta menunjuk pihak ketiga dari BUMN atau BUMD untuk mengelola proyek ini.

Skema kolaborasi ini diyakini menjadi kunci untuk menutupi kekurangan anggaran sekaligus mempercepat pembangunan.

“Samarinda masuk ke kota yang ketiga. Samarinda kan sampahnya ada cukup, ada 600 sekian ton ya. Minimal kan 1.000 ton per hari. Tapi setelah Samarinda digabung sama Kukar, bisa. Makanya harus gabung,” pungkas Endang. (*)