Fraksi PKS-PPP DPRD Balikpapan Soroti 6 Aspek Krusial dalam Raperda Penataan Gudang

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025). 

Agenda rapat membahas dua rancangan peraturan daerah, yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Juru bicara Fraksi PKS-PPP, Japar Sidik, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Balikpapan dalam menata sistem pergudangan agar lebih tertib sesuai dengan ketentuan nasional.

Namun, pihaknya juga mengingatkan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang.

Baca juga: DPRD Balikpapan Bahas Raperda Gudang dan Gender, PDIP Soroti Kajian Mendalam

Menurut Japar, ada enam aspek krusial yang harus menjadi perhatian, yakni kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), standar keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan, aksesibilitas, pengawasan serta sanksi, dan pendataan gudang.

"Dengan memastikan pembangunan dan operasional gudang sesuai peruntukan lahan dalam RTRW, hal ini akan mendukung pembangunan kota yang terencana dan berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, Fraksi PKS-PPP menekankan pentingnya standar minimal keselamatan seperti sistem pemadam kebakaran dan jalur evakuasi, serta penyusunan aturan mengenai pengelolaan limbah dan dampak lingkungan.

Akses jalan menuju kawasan gudang juga perlu diperhatikan agar tidak mengganggu lalu lintas umum.

Mereka juga menegaskan perlunya mekanisme pengawasan lintas sektor dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

Data yang akurat mengenai jumlah, lokasi, dan izin gudang diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan kota.

Selain membahas Raperda pergudangan, Japar juga menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS-PPP terhadap Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. 

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Dukung 2 Raperda Strategis Soal Gudang dan Pengarusutamaan Gender

Ia menilai, komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kesetaraan gender patut diapresiasi.

Fraksi PKS-PPP mendorong agar kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, termasuk menyediakan data terpilah berbasis jenis kelamin dan memperbanyak pelatihan aparatur untuk meningkatkan kesadaran gender.

"Pengarusutamaan gender bukan proyek tambahan, tetapi cara berpikir dan bekerja yang sistematis di semua tingkatan pembangunan," tegasnya. (*)