Fraksi PDIP DPRD Balikpapan Setujui Raperda APBD 2026 demi Program Berjalan Efektif

Ringkasan Berita:

• Fraksi PDIP menekan pentingnya penguatan tata kelola anggaran dalam pelaksanaan APBD 2026;
• Kemandirian fiskal daerah harus diperkuat melalui strategi pendapatan yang sesuai regulasi.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. 

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di Gran Senyiur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (28/11/2025).

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Suwanto menekan pentingnya penguatan tata kelola anggaran dalam pelaksanaan APBD 2026.

Fraksi PDI-P mendorong pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan untuk lebih optimal menggali potensi pendapatan daerah.

Baca juga: Fraksi PKB Setujui Raperda APBD Balikpapan 2026, Dorong Program Strategis yang Berdampak

"Kami mendorong pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan retribusi daerah dapat dioptimalkan," ujar Suwanto.

Selain itu, kemandirian fiskal daerah harus diperkuat melalui strategi pendapatan yang sesuai regulasi.

Fraksi PDIP juga menyebut pentingnya menerapkan sikap kewaspadaan dalam penggunaan anggaran. 

Dengan tranparansi, perencanaan matang, kajian komprehensif sebelum pelaksanaan program.

Baca juga: DPRD Balikpapan Pastikan Pembangunan RS Balikpapan Barat Mandek, Kontraktor Harus Bertanggung Jawab

Serapan anggaran yang baik, kata Suwanto, akan memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Balikpapan.

"Setiap langkah kegiatan wajib memiliki kajian mendalam. Perencanaan matang akan memastikan kualitas program yang maksimal dan tepat waktu," pungkasnya. (*)