DPRD Balikpapan Pastikan Pembangunan RS Balikpapan Barat Mandek, Kontraktor Harus BertanggungJawab

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan akhirnya angkat suara mengenai nasib dua proyek strategis sektor kesehatan yakni pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur dan RS Balikpapan Barat.

Meski memastikan RS Balikpapan Timur tetap melaju sesuai rencana, DPRD menegaskan pembangunan RS Balikpapan Barat tersendat akibat persoalan kontrak yang belum diselesaikan pihak kontraktor.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, tak menutupi kekesalannya. Ia menegaskan pemerintah daerah tak bisa menggelontorkan dana berikutnya sebelum kontraktor memenuhi kewajibannya.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Revisi Nota Penjelasan, Sejumlah Proyek Ditunda Akibat Pengurangan DBH dan DAU

“Kita memastikan RS Balikpapan Timur tetap dibangun. Tapi RS Balikpapan Barat tidak bisa dilanjutkan karena kontraknya belum diselesaikan,” tegas Budiono, Jumat (21/11).

Budiono menjelaskan bahwa proyek RS Balikpapan Barat memiliki pagu anggaran sekitar Rp84 miliar. Namun dari angka tersebut, 19 persen anggaran sudah dicairkan dan diterima kontraktor, sementara progres pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Karena itu, DPRD mengambil sikap tegas tidak ada perpanjangan kontrak sebelum kontraktor menyelesaikan tanggung jawabnya.

“Kita tidak akan perpanjang. Kita akan gaji kontraktor, tapi selesaikan dulu pekerjaan itu. Dia sudah mengambil pembiayaan 19 persen,” tegasnya.

Sikap DPRD dianggap sebagai upaya mendisiplinkan pihak pelaksana agar proyek-proyek vital tak terus menjadi korban kelalaian administrasi maupun teknis.

Tak hanya proyek RS Balikpapan Barat yang tersandung. Budiono turut menyoroti nasib Puskesmas Muara Rapak, yang pembangunan fisiknya bahkan sudah dibongkar namun pekerjaannya kini terhenti total.

Penyebabnya adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, sehingga anggaran tidak dapat dilanjutkan.

Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan akses cepat terhadap layanan kesehatan yang sebelumnya diharapkan segera hadir kembali.

Berbeda dengan dua proyek bermasalah tersebut, pembangunan RS Balikpapan Timur tetap berjalan menggunakan skema multiyears. Budiono memastikan bahwa prosesnya aman secara anggaran dan tidak memiliki persoalan kontraktual seperti RS Balikpapan Barat.

Ia berharap seluruh hambatan segera ditangani agar pelayanan kesehatan untuk warga Balikpapan tidak terganggu.

Melihat banyak proyek mangkrak akibat persoalan kontraktual, DPRD Balikpapan menilai sudah saatnya pengawasan diperketat. Proyek sektor kesehatan adalah fasilitas yang menyangkut nyawa orang banyak, sehingga tidak boleh terhenti karena kelalaian pihak pelaksana.

“Yang penting tanggung jawab itu diselesaikan. Kami ingin pembangunan yang menyentuh masyarakat, terutama layanan kesehatan, tidak lagi terganjal masalah seperti ini,” ujar Budiono. (*)