Wabup Rendi Solihin Pastikan Pembangunan Prioritas Tetap Jalan Meski APBD 2026 Defisit

Ringkasan Berita:

• Pemkab Kukar memproyeksikan defisit APBD 2026 sebesar Rp150 miliar akibat penurunan pendapatan dan transfer pusat.
• Rendi Solihin memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan, fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
• DPRD Kukar menegaskan pembahasan RAPBD akan segera diselesaikan untuk menjaga arah pembangunan daerah.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin memastikan program pembangunan prioritas tahun 2026 tetap berjalan.

Pemerintah daerah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp150 miliar.

Ia menegaskan arah kebijakan anggaran tahun depan tetap difokuskan pada program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

Hal itu disampaikan Rendi dalam Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dengan agenda penyampaian nota keuangan Pemkab Kukar terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Baca juga: Wabup Rendi Solihin Ingatkan Kukar Tak Bisa Terus Bergantung pada DBH

“Sesuai RAPBD 2026, diperkirakan masih terjadi defisit sebesar Rp150 miliar. Namun hal itu masih dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya melalui silpa,” ujar Rendi Solihin.

Ia menuturkan, penyusunan RAPBD 2026 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melanjutkan pembangunan daerah dan menjaga arah kebijakan fiskal agar tetap sejalan dengan visi RPJMD Kukar.

“Semua tahapan penyusunan RAPBD dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Rendi Solihin memaparkan, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,35 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp737,49 miliar, pendapatan transfer Rp6,53 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Baca juga: Beasiswa Kukar Idaman Tetap Cair Penuh, Wabup Rendi Solihin: tak Ada Pemangkasan

Sementara total belanja daerah mencapai Rp7,50 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp5,20 triliun, belanja modal Rp1,45 triliun, belanja tidak terduga Rp27,82 miliar, dan belanja transfer Rp818,17 miliar.

Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap diarahkan pada sektor penting yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, Rendi Solihin juga menyampaikan bahwa rancangan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp1,2 triliun.

“Atas dasar itu, beberapa program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kukar belum terakomodasi dalam RAPBD, sehingga dokumen ini masih akan disesuaikan kembali seiring pembahasan di DPRD,” jelasnya.

Baca juga: Wabup Rendi Solihin Gas Program Kukar Idaman Terbaik, Tinjau Jalan Hingga Bantu Petani

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan bahwa penyampaian nota keuangan APBD 2026 berjalan tertib dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kita bekerja dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Ini membuktikan bahwa penyampaian nota APBD sudah sesuai prosedur dan tetap tertib,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nilai APBD 2026 yang disampaikan pemerintah tetap konsisten di kisaran Rp7,5 triliun, sebagaimana tercantum dalam KUA-PPAS.

“Kalau disampaikan Rp7,5 triliun, berarti kita konsisten di angka itu. Dengan ketegasan dan kesepakatan bersama, mudah-mudahan kita tetap berpedoman pada angka tersebut,” katanya.

Baca juga: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Pastikan Program Pro Rakyat Tidak Berhenti

Ahmad Yani menambahkan, DPRD akan segera membahas Raperda APBD 2026 melalui Badan Anggaran, dan memperkirakan prosesnya tidak akan berlangsung lama.

“Mungkin satu sampai dua minggu. Minggu ketiga atau keempat nanti sudah bisa kita setujui bersama menjadi perda,” ungkapnya.

Mengenai penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya, Ahmad Yani menyebut hal itu wajar akibat koreksi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia berharap kondisi fiskal Kukar bisa kembali membaik di masa mendatang.

Baca juga: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Tegaskan RKAPD 2026 Fokus pada Layanan Publik

“Dulu kita sempat menembus Rp14 triliun, lalu turun menjadi Rp11 triliun dan sekarang sekitar Rp7 triliun. Mudah-mudahan ke depan angkanya bisa kembali naik di atas Rp10 triliun,” ucapnya.

Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan dan akses jalan strategis menuju IKN.

“Kita harapkan proyek-proyek besar itu bisa dibiayai oleh pemerintah pusat atau provinsi. Jadi tidak semuanya mengandalkan APBD Kukar,” jelasnya.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Ahmad Yani memastikan program-program unggulan Kutai Kartanegara Idaman tetap berjalan, termasuk bantuan untuk RT dan infrastruktur dasar.

“Insya Allah program Kukar Idaman tetap terlaksana sesuai yang diharapkan, meski perlu penyesuaian agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. (*)