Mini MPP Hadir di 20 Kecamatan Kukar 2026, Layanan Publik Lebih Dekat dan Terjangkau

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Program Mini Mall Pelayanan Publik (Mini MPP) Kutai Kartanegara menjadi terobosan baru dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan masyarakat hingga ke tingkat kecamatan. 

Pemerintah Kabupaten Kukar menargetkan 20 Mini MPP beroperasi penuh pada 2026, sebagai bagian dari visi besar Kukar Idaman Terbaik yang dipimpin Bupati Aulia Rahman Basri.

Mini MPP merupakan perluasan dari Mall Pelayanan Publik (MPP) Induk Kukar yang saat ini menjadi pusat layanan terpadu berbasis digital.

Melalui Mini MPP, layanan yang sebelumnya hanya tersedia di ibu kota kabupaten kini dapat diakses langsung melalui kantor kecamatan.

Hal ini dilakukan dengan menempatkan operator layanan di kecamatan dan mengintegrasikan seluruh proses dengan sistem MPP Induk.

Baca juga: Pemkab Kukar Sediakan Bus dan Kapal Pelajar untuk Permudah Akses Pendidikan Hingga Pesisir

Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor, menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Mini MPP di 20 kecamatan adalah bagian dari sistem terintegrasi. Semua proses tetap ada di MPP Induk, sementara Mini MPP menjalankan layanan di kecamatan. Harapannya ini dapat mempercepat layanan dan membantu masyarakat dari sisi tenaga, waktu, hingga biaya,” ujarnya.

Apa Saja Layanan Mini MPP?

Mini MPP menyediakan beragam layanan esensial:

• Administrasi kependudukan (KTP, KK, akta),
• Layanan perizinan dasar,
• Pelayanan lintas instansi,

Integrasi dengan instansi vertikal seperti:

• Imigrasi,
• Kepolisian,
• Kemenkumham,
• dan layanan lain melalui aplikasi digital terhubung.

Seluruh layanan menggunakan sistem digital terintegrasi yang mempermudah verifikasi data dan mempercepat proses penerbitan dokumen.

Baca juga: Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kukar 2025

Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Kehadiran Mini MPP menawarkan perubahan signifikan dalam akses pelayanan publik.

Warga di kecamatan terpencil seperti Tabang, yang biasanya harus menempuh perjalanan 200 kilometer ke Tenggarong, kini dapat mengurus dokumen langsung di kecamatan tanpa beban perjalanan panjang.

Manfaat utama Mini MPP meliputi:

• Pemangkasan waktu dan biaya transportasi,
• Proses layanan satu pintu dan lebih praktis,
• Layanan publik lebih dekat dengan masyarakat desa dan pesisir,
• Pemerataan pelayanan hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Arah Kebijakan 2026

Pemkab Kukar menargetkan seluruh Mini MPP sudah beroperasi penuh pada 2026. Tahapan integrasi sistem, penempatan SDM, serta peningkatan infrastruktur layanan telah dimulai di berbagai kecamatan.

Program ini juga melengkapi agenda digitalisasi layanan publik yang lebih luas, memastikan seluruh warga Kukar mendapatkan pelayanan cepat dan transparan. (*)