Bos Tambang di Kaltim Dijemput Paksa KPK Terkait Kasus Suap IUP, Rudy Ong Chandra Tutupi Wajah

TRIBUNKALTIM.CO - Perkembangan terbaru kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim), satu tersangka dijemput paksa. 

Izin Usaha Pertambangan adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi di sektor pertambangan mineral dan batubara. 

IUP merupakan bagian penting dari regulasi yang memastikan kegiatan tambang dilakukan secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan jemput paksa terhadap pengusaha tambang Rudy Ong Chandra terkait kasus dugaan suap IUP di Kaltim, pada Kamis (21/8/2025).

Rudy Ong Chandra (ROC) merupakan satu dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK di kasus tersebut.

Baca juga: KPK Kebut Panggil Saksi, 7 Orang Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Kasus IUP di Kaltim

“Hari ini Penyidik melakukan jemput paksa terhadap Sdr. ROC (Rudy Ong Chandra) terkait perkara TPK pengurusan izin pertambangan di wilayah Kaltim periode 2013 - 2018,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

Pantauan Kompas.com, Rudy Ong tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 21.36 WIB.

Dia digiring penyidik KPK memasuki Gedung KPK dengan tangan diborgol. Dia terlihat menutupi wajahnya dari sorotan awak media.

Bahkan, Rudy terlihat berjalan membungkuk memasuki ruang pemeriksaan lantai 2 untuk menghindari sorotan awak media. 

Tingkah Rudy itu membuat sejumlah awak media di Gedung KPK tertawa. 

Sementara, penyidik yang mendampinginya terus mengawal tingkah Rudy tersebut.

Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap Rudy untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2025. 

“Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ujarnya.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Mantan Kadispora Kukar, terkait Kasus IUP Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak?

Kasus izin tambang di Kaltim 

Sebelumnya, KPK memenangkan praperadilan untuk kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Timur, dengan pemohon tersangka Rudy Ong Chandra (ROC) pada 14 November 2024 lalu.