Rabu, 15 April 2026

Pajak Bumi dan Bangunan

Daftar Kepala Daerah yang Didemo Warganya Gara-gara Kenaikan PBB, dari Sudewo hingga Rahmad Mas'ud

Daftar Kepala Daerah yang didemo warganya gara-gara kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ada Sudewo hingga Rahmad Masud.

Penulis: Aro | Editor: Heriani AM
TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal/Instagram @humas.bone/HO via TribunPalu.com/TribunKaltim.co/Siti Zubaidah
DEMO KENAIKAN PBB - Dari kiri ke kanan: Bupati Pati, Sudewo; Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman; Walikota Palu, Hadianto Rasyid dan Walikota Balikpapan, Rahmad Mas'ud. Daftar 4 kepala daerah yang didemo warganya buntut kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demo menolak kenaikan PBB di beberapa daerah ini ada yang diwarnai kericuhan. (TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal-Instagram @humas.bone-HO via TribunPalu.com-TribunKaltim.co/Siti Zubaidah) 

TRIBUNKALTIM.CO - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia memicu aksi demo masyarakat yang turun ke jalan lantaran dirasa memberatkan.

Demo masyarakat menolak kenaikan PBB terjadi di sejumlah wilayah, termasuk yang terbaru di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar Senin (25/08/2025).

Demo penolakan kenaikan PBB besar-besaran bermula dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng) yang berujung pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo

Selain Walikota Balikpapan, Rahmad Masud dan Bupati Pati, Sudewo, sejumlah kepala daerah di Indonesia juga didemo warganya buntut kenaikan PBB.

Baca juga: Walikota Rahmad Masud tak Temui Massa Demo Kenaikan PBB, Akademisi: Harusnya Gentleman Hadapi Warga

Berikut daftar kepala daerah yang didemo warga gara-gara kenaikan PBB selama Agustus 2025 ini:

  1. Walikota Balikpapan, Rahmad Masud

Demo penolakan kenaikan PBB terjadi di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim. 

Senin (25/08/2025) koalisi dari 15 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang menamakan dirinya Aliansi Balikpapan Melawan ini menyampaikan 5 poin tuntutan di mana pembatalan kenaikan PBB menjadi yang pertama.    

Demo Aliansi Balikpapan Melawan ini adalah aksi pertama penolakan kenaikan PBB di Kaltim. 

Aksi demo berlangsung tertib dan lancar meski diwarnai pembakaran ban.

Sebelum demo, Jumat (22/08/2025) Walikota Balikpapan Rahmad Masud telah mengumumkan penundaan kenaikan PBB 2025.

Namun, keputusan Rahmad Masud dinilai belum menjawab keresahan masyarakat.

Massa tetap demo turun ke jalan dan menuntut pembatalan kenaikan PBB.

Sejumlah akademisi hingga advokat pun mempertanyakan dasar, transparansi penetapan dan sosialisasi kenaikan PBB.

Saat demo menuntut pembatalan kenaikan PBB, Walikota Balikpapan Rahmad Masud tak menemui massa.

Pejabat dari Pemerintah Kota (Pemkot) yang menemui massa Aliansi Balikpapan Melawan dalam demo, Senin (25/08/2025 adalah Wakil Walikota, Bagus Susetyo didampingi Sekretaris Daerah, Muhaimin dan Asisten I, Zulkifli.

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved