Polisi Pukul Mundur Massa Aksi Demo DPR, Pengunjuk Rasa Lempar Molotov, Kericuhan Meluas

TRIBUNKALTIM.CO — Bentrok massa peserta aksi demontrasi di depan Gedung DPR/MPR RI dengan polisi tak terelakan.

Kericuhan dalam aksi demonstrasi di depan gedung parlemen, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) pun semakin memanas. 

Hingga sore hari, aparat masih berjaga di sejumlah titik, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu akibat kericuhan yang meluas.

Kericuhan yang bermula di halaman parlemen meluas hingga ke kawasan Slipi, Palmerah, dan Pejompongan, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari titik awal.

Baca juga: Kondisi Demo Buruh Hari Ini, Ahmad Sahroni Sebut DPR Diimbau WFH: Pulang Ribet, ke Mana-mana Susah

Usai dipukul mundur oleh aparat kepolisian, massa dari kalangan pelajar melemparkan molotov ke arah barikade polisi di kawasan Patal Senayan, Jakarta Pusat.

Molotov yang dilempar merupakan bom rakitan berisi bensin dalam botol bersumbu kain.

Meski tidak mengenai posisi aparat, aksi tersebut menunjukkan eskalasi kekerasan dalam demonstrasi yang awalnya digelar oleh kelompok buruh.

Massa juga terlihat melakukan provokasi dengan gestur tangan ke atas, memancing reaksi dari petugas.

Kericuhan yang semula tersentralisasi di depan gerbang utama DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, melebar ke berbagai titik.

Kelompok pertama massa aksi dipukul mundur ke arah Pejompongan dan Petamburan, sementara kelompok kedua yang lebih anarkis dipaksa mundur hingga ke Patal Senayan.

Di tengah Jalan Asia Afrika, massa juga membakar benda-benda yang belum teridentifikasi.

Aparat kembali menembakkan gas air mata ke arah kerumunan di Patal Senayan untuk membubarkan massa.

Sementara itu, suara letusan gas air mata masih terdengar dari kawasan Pejompongan, Petamburan, dan Slipi.

Aksi ini bermula dari demonstrasi buruh yang menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing dan penolakan terhadap skema upah murah.

Baca juga: Jelang Demo 28 Agustus di Gedung DPR dan Istana, Sikap Sejumlah Serikat Buruh di Kaltara

Namun menjelang petang, sejumlah pelajar ikut merangsek ke lokasi dan bergabung dengan massa aksi.

Kehadiran mereka memperkeruh keadaan, terlebih setelah aparat menemukan barang-barang berbahaya seperti busur panah dan botol yang diduga akan digunakan untuk melawan petugas.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, sebelumnya menyebut pihaknya telah mengamankan sejumlah pelajar yang membawa senjata rakitan.

“Di salah satu stasiun, Stasiun Tanah Abang, kami menyita ada sekitar 9 butir busur panah yang dibawa oleh anak kelas 10,” ujar Susatyo di depan Gedung DPR.

Ia menambahkan, beberapa pelajar juga membawa botol dan benda lain yang diduga akan digunakan untuk melukai atau melempar ke arah aparat.

“Saat ini sudah kami amankan, termasuk juga beberapa anak-anak lainnya yang membawa botol dan sebagainya,” tuturnya.

Susatyo menegaskan bahwa lokasi unjuk rasa bukanlah tempat yang aman bagi pelajar.

“Karena kita ketahui bahwa aksi unjuk rasa adalah lokasi yang berbahaya bagi anak-anak, terutama para pelajar,” katanya.

Hingga sore hari, aparat masih berjaga di sejumlah titik, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu akibat kericuhan yang meluas.

Polisi berseragam lengkap dan berpakaian sipil tampak bersiaga di depan gerbang utama DPR/MPR yang kini lengang.

Baca juga: Demo Buruh 28 Agustus 2025 di Gedung DPR dan Istana, 5 Tuntutan yang Dibawa dari Upah hingga Pajak

Berujung Bentrok

Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) petang, berujung bentrok antara massa aksi dan aparat kepolisian.

Bentrok pecah sekitar pukul 15.00 WIB saat massa dari berbagai elemen mulai memanjat pagar DPR. 

Beberapa peserta aksi merusak fasilitas, termasuk membakar kabel saklar dan tiang.

Aparat kepolisian merespons dengan tembakan gas air mata dan semprotan air dari mobil water cannon.

Meski hujan sempat turun selama 10–15 menit, situasi tetap tidak terkendali.

Setelah hujan reda, polisi memukul mundur massa aksi.

Baca juga: Sosok Dave Laksono, Anggota DPR Viral Buru-buru Tutup Rapat, Khawatir Tak Bisa Pulang karena Demo

Aparat merangsek keluar dari kompleks DPR, membuat massa berhamburan ke arah Gelora Bung Karno, jembatan penyeberangan Gatot Subroto, hingga Semanggi.

Dengan tameng dan gas air mata, polisi terus bergerak ke arah massa.

Beberapa petugas berpakaian sipil terlihat mengejar dan menangkap peserta aksi, lalu menggiring mereka ke pos polisi di dalam gedung DPR.

Hingga sore hari, kericuhan masih berlangsung di sejumlah titik.

Laporan menyebutkan ketegangan menyebar ke Slipi, Palmerah, dan Pejompongan. 

Latar Belakang Aksi Demo Buruh

Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja Bersatu, yang terdiri dari 74 elemen buruh dan rakyat, termasuk KSPI, Serikat Petani, dan BEM mahasiswa.

Menurut Ketua Partai Buruh Said Iqbal, demo ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPR dan kementerian terkait yang dinilai tidak menjalankan kebijakan Presiden, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024 tentang pekerja alih daya (outsourcing).

Lokasi dan Skala Aksi

- Di Jakarta, aksi dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.

- Jumlah peserta dari Jabodetabek dan Karawang diperkirakan mencapai 4.000–5.000 orang.

- Aksi serentak juga berlangsung di kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Batam, Medan, Lampung, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Ambon, Kupang, dan Lombok.
 
Enam Tuntutan Utama Buruh

Berikut daftar tuntutan yang disampaikan oleh para buruh:

- Penghapusan sistem outsourcing 

Sistem alih daya dianggap merugikan pekerja karena mengurangi kepastian kerja dan hak-hak ketenagakerjaan.

- Penolakan upah murah 

Buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5 persen sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

- Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Buruh mendesak pembentukan Satgas PHK untuk mengawasi dan menindak perusahaan yang melakukan PHK sepihak.

- Reformasi sistem perpajakan 

Termasuk penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT, serta peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan.

- Penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

Buruh menuntut transparansi dan penegakan hukum atas dugaan korupsi yang merugikan pekerja.

- Penyelenggaraan pemilu yang bersih 

Termasuk revisi UU Pemilu agar lebih aspiratif dan sesuai dengan keputusan MK. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bentrok di DPR, Polisi Pukul Mundur Massa: Kericuhan Meluas ke Slipi, Palmerah, Pejompongan dan Massa Demo DPR Lempar Molotov ke Barikade Polisi di Patal Senayan