Berita Nasional Terkini

Di Rapat Perdana dengan Komisi XI DPR, Menkeu Purbaya: Dulu di LPS agak Koboi, Sekarang Nggak Boleh

Di rapat perdana dengan Komisi XI DPR, Menkeu Purbaya: Dulu di LPS agak koboi, sekarang nggak boleh.

|
Tribunnews.com/Chaerul Umam
RAKER PERDANA MENKEU - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Tribunnews.com/Chaerul Umam) 

Sementara itu, satu wamen yang dilantik adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Minta Maaf

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas perkataan yang dinilai dalam merespons tuntutan publik 17+8 hanya sebagai suara dari sebagian kecil rakyat.

Purbaya juga mengaku suka secara tiba-tiba berucap tanpa pikir panjang atau mempertimbangkan yang lainnya.

Bahkan, Purbaya menyinggung sikap koboy yang memiliki karakter suka bertindak semaunya tanpa perhitungan matang. 

"Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya Ibu Sri Mulyani kayak koboy," ujar Purbaya usai acara Sertijab di Kemenkeu, Selasa (9/9/2025).

Purbaya mengaku bahwa ada perbedaan sikap yang terjadi, saat dia menjabat di Kemenkeu dengan posisi sebelumnya di Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Tugas utamanya adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

"Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Ibu. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini," ungkapnya.

"Jadi kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi," imbuhnya menegaskan.

Rekam Jejak Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya dikenal sebagai seorang ekonom senior.

Sebelum menekuni dunia ekonomi, ia sempat berkarier di industri migas.

Mengutip laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 ini sempat bekerja sebagai insinyur lapangan (field engineer) di perusahaan multinasional penyedia jasa pengeboran lepas pantai, Schlumberger Overseas SA.

Kariernya di industri migas berlangsung cukup lama, yakni dari tahun 1989 hingga 1994.

Namun, beberapa tahun kemudian ia memutuskan untuk banting setir dari dunia teknik ke bidang ekonomi.

Purbaya mulai menekuni riset ekonomi dengan menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute pada periode 2000–2005.

Kariernya di BUMN sektor keuangan pun terbilang cemerlang.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Selain di Danareksa, perjalanan karier Purbaya di pemerintahan juga cukup panjang.

Kiprahnya dimulai saat dipercaya menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Perekonomian pada 2010–2014.

Pada periode yang sama, ia juga tercatat sebagai anggota Komite Ekonomi Nasional.

Pada tahun 2015, Purbaya bergabung dengan Kantor Staf Presiden sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis.

Ia juga sempat menduduki jabatan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 2015–2016.

Kariernya berlanjut ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Di sana, Purbaya menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada periode 2018–2020.

Puncak kariernya di pemerintahan tercapai saat ia dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS melalui Keputusan Presiden Nomor 58/M pada 3 September 2020.

Dalam posisi tersebut, Purbaya bertugas menjaga stabilitas perbankan nasional melalui penjaminan simpanan dan resolusi bank.

Di luar pemerintahan, Purbaya juga pernah dipercaya menjadi komisaris di holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero). (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Keuangan Purbaya Ditegur Komisi XI DPR saat Rapat Perdana: Boleh Koboy Asal Ada Isinya

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved