Dedi Mulyadi Jawab Isu Dana Operasional Rp21,6 Miliar per Tahun, 'Jika Dihapus yang Rugi Masyarakat'

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menjawab isu tunjangan Rp21,6 miliar per tahun, yang bersumber dari Anggaran Peendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.

Kabar mengenai tunjangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai puluhan miliar rupiah viral di media sosial.

Besaran tunjangan ini pun memicu kritik publik.

Banyak yang mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut, terutama karena Dedi kerap menggaungkan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Pelaku Pembunuhan Keluarga Sahroni di Indramayu Ditangkap, Apa Kata Polisi?

Menanggapi isu ini, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya.

Ia membantah kabar bahwa tunjangan yang diterimanya sebesar Rp33 miliar per tahun.

Menurutnya, angka tersebut sudah ia pangkas jauh.

Lakukan Penghematan

Dedi menjelaskan bahwa penghasilan tetapnya sebagai gubernur hanya berasal dari gaji pokok sebesar Rp8,1 juta per bulan.

Meski mendapat fasilitas pendukung, ia mengaku tidak memanfaatkan semuanya.

“Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya memang mendapat fasilitas, tetapi banyak yang saya coret dari anggaran,” ujar Dedi.

Baca juga: Alasan BEM Unisba tak Hadiri Pertemuan dengan Dedi Mulyadi, KM ITB: dari Awal, Kami Menolak

Ia menambahkan, fasilitas seperti pakaian dan mobil dinas tidak ia gunakan.

“Baju dinas saya tidak ambil, saya beli sendiri. Mobil dinas juga tidak saya pakai,” tegasnya.

Selain itu, Dedi memaparkan kebijakan penghematan yang ia terapkan pada anggaran perjalanan dinas.

Angka yang awalnya Rp1,5 miliar per tahun dipotong menjadi Rp 750 juta, lalu ditekan hingga tersisa Rp100 juta.