Ibu Kota Negara
Usulan Tambahan Anggaran IKN Rp 14,92 Triliun Ditolak DPR, Kepala OIKN Basuki: Bisa Molor Lagi
Usulan tambahan anggaran untuk IKN senilai Rp 14,92 Triliun ditolak DPR RI. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono sebut pembangunan bisa molor lagi.
lihat foto
Rumah tapak dan hunian vertikal untuk legislatif, yudikatif, ASN, dan umum (MYC 2026–2028, Rp 4,42 triliun). Peningkatan jalan kawasan KIPP dan WP 2, sistem SPAM dan jaringan, prasarana SDA dan irigasi, serta infrastruktur aksesibilitas kawasan yudikatif-legislatif (MYC 2026–2028, Rp 5,17 triliun).
Pengelolaan – Rp 600 miliar
Operasional dan pemeliharaan Kantor Presiden, Istana Negara, kantor Kemenko 1–4, sistem air minum, jalan, ruang terbuka hijau, embung, sanitasi, dan persampahan di kawasan KIPP.
Baca juga: IKN Bakal Molor, Usulan Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun Ditolak DPR RI
Bangun Rumah Dinas DPR RI Habiskan Rp4,73 Triliun
Tembus Rp 4,73 Triliun bangun rumah dinas pimpinan dan anggota DPR RI di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Ya, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mencatat kemajuan penting.
Setelah infrastruktur dasar mulai rampung, kini giliran hunian bagi para pimpinan dan anggota DPR RI yang segera dibangun di pusat pemerintahan baru Indonesia.
Proyek dengan nilai investasi Rp 4,73 triliun ini ditargetkan mulai berjalan akhir September atau awal Oktober 2025, setelah proses tender rampung.
Baca juga: IKN Bakal Molor, Usulan Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun Ditolak DPR RI
732 Hunian, dari Rumah Tapak hingga Rusun
Melansir Kompas.com, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan hunian DPR akan berlangsung dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) dari 2025 hingga 2027.
"Proyek ini sudah dimulai tahun ini, sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," ujarnya, Senin (15/9/2025).
Total unit yang dibangun mencapai 732 hunian, terdiri atas:
18 unit rumah tapak untuk pimpinan DPR RI (3 Ketua dan 15 Wakil Ketua), masing-masing seluas 580 meter persegi.
714 unit rusun untuk anggota DPR dan DPD, dengan rincian 567 unit untuk anggota DPR serta
147 unit untuk anggota DPD. Tiap unit memiliki luas 390 meter persegi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.