Usulan Tambahan Anggaran IKN Rp 14,92 Triliun Ditolak DPR, Kepala OIKN Basuki: Bisa Molor Lagi

Basuki menegaskan, penggunaan hunian vertikal bagi anggota dewan dipilih sebagai solusi efisiensi lahan.

“Jika seluruhnya dibangun rumah tapak, lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih luas,” jelasnya.

Baca juga: Pendaftaran SMA Taruna Nusantara 2026 Dibuka, Kuota 10.000 Siswa Gratis Hingga Lulus, Ada di IKN

Anggaran Bertahap

Meski total kebutuhan mencapai Rp 4,73 triliun, pada 2025 hanya ditenderkan sebesar Rp 3,68 triliun.

Dana tersebut dibagi ke dalam tujuh paket pekerjaan, meliputi pembangunan kawasan legislatif, tiga paket jalan, dua embung, satu kolam, serta jaringan pendukung.

Untuk tahun 2026, Otorita IKN telah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6,26 triliun, yang sebagian akan dialokasikan guna melanjutkan pembangunan hunian DPR hingga 2027.

Bukti Keseriusan Transisi IKN

Hunian DPR menjadi bagian strategis dari percepatan pembangunan IKN. Pemerintah ingin memastikan fasilitas dasar bagi para pemangku kebijakan tersedia tepat waktu, agar proses transisi pemerintahan ke ibu kota baru berlangsung lancar.

Baca juga: Indonesia Pamer IKN dan Kereta Cepat Whoosh di Ajang Investasi Global Belt and Road Summit Hongkong

“Pembangunan ini bukti nyata komitmen pemerintah mempercepat terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan,” tegas Basuki.

Dengan selesainya proyek hunian DPR, IKN tak hanya akan berdiri sebagai pusat politik baru Indonesia, tetapi juga simbol kesiapan negara memasuki era pemerintahan modern yang lebih terintegrasi. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Rumah Pimpinan dan Anggota DPR di IKN Tembus Rp 4,73 Triliun"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usulan Tambahan Anggaran Otorita Ditolak DPR, Basuki: IKN Bakal Molor"