Intiland dan Nindya Karya Investasi Rp 19,8 Triliun di Proyek Hunian IKN Nusantara Kaltim

Menurutnya, anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku dan hanya bisa digunakan sesuai kebutuhan prioritas.

Baca juga: Tembus Rp 4,73 Triliun Bangun Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI di IKN Nusantara Kaltim

Risiko Pembangunan IKN Molor

Menanggapi keputusan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku khawatir pembangunan IKN berpotensi molor.

“Ya, pasti akan mempengaruhi. Bisa mundur lagi,” ujarnya usai rapat.

Otorita IKN sebelumnya menargetkan pembangunan tahap II, yang mencakup ekosistem legislatif dan yudikatif, rampung pada 2028.

Target ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun yang sama.

Rincian Usulan Anggaran Rp 14,92 Triliun

Tambahan anggaran yang ditolak tersebut rencananya dialokasikan untuk:

Pembangunan Lanjutan – Rp 4,73 triliun

Pembangunan gedung dan kawasan lembaga DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, MA, Plaza Keadilan, MK, KY, masjid, jalan kawasan legislatif-yudikatif, serta manajemen konstruksi induk (MYC 2025–2027).

Pembangunan Baru – Rp 9,59 triliun

Rumah tapak dan hunian vertikal untuk legislatif, yudikatif, ASN, dan umum (MYC 2026–2028, Rp 4,42 triliun). Peningkatan jalan kawasan KIPP dan WP 2, sistem SPAM dan jaringan, prasarana SDA dan irigasi, serta infrastruktur aksesibilitas kawasan yudikatif-legislatif (MYC 2026–2028, Rp 5,17 triliun).

Pengelolaan – Rp 600 miliar

Operasional dan pemeliharaan Kantor Presiden, Istana Negara, kantor Kemenko 1–4, sistem air minum, jalan, ruang terbuka hijau, embung, sanitasi, dan persampahan di kawasan KIPP.

Baca juga: IKN Bakal Molor, Usulan Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun Ditolak DPR RI

Bangun Rumah Dinas DPR RI Habiskan Rp4,73 Triliun

Tembus Rp 4,73 Triliun bangun rumah dinas pimpinan dan anggota DPR RI di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Ya, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mencatat kemajuan penting. 

Setelah infrastruktur dasar mulai rampung, kini giliran hunian bagi para pimpinan dan anggota DPR RI yang segera dibangun di pusat pemerintahan baru Indonesia.

Proyek dengan nilai investasi Rp 4,73 triliun ini ditargetkan mulai berjalan akhir September atau awal Oktober 2025, setelah proses tender rampung.

Baca juga: IKN Bakal Molor, Usulan Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun Ditolak DPR RI

732 Hunian, dari Rumah Tapak hingga Rusun

Melansir Kompas.com, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan hunian DPR akan berlangsung dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) dari 2025 hingga 2027.

"Proyek ini sudah dimulai tahun ini, sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," ujarnya, Senin (15/9/2025).

Total unit yang dibangun mencapai 732 hunian, terdiri atas:

18 unit rumah tapak untuk pimpinan DPR RI (3 Ketua dan 15 Wakil Ketua), masing-masing seluas 580 meter persegi.

714 unit rusun untuk anggota DPR dan DPD, dengan rincian 567 unit untuk anggota DPR serta

147 unit untuk anggota DPD. Tiap unit memiliki luas 390 meter persegi.

Basuki menegaskan, penggunaan hunian vertikal bagi anggota dewan dipilih sebagai solusi efisiensi lahan.

“Jika seluruhnya dibangun rumah tapak, lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih luas,” jelasnya.

Baca juga: Pendaftaran SMA Taruna Nusantara 2026 Dibuka, Kuota 10.000 Siswa Gratis Hingga Lulus, Ada di IKN

Anggaran Bertahap

Meski total kebutuhan mencapai Rp 4,73 triliun, pada 2025 hanya ditenderkan sebesar Rp 3,68 triliun.

Dana tersebut dibagi ke dalam tujuh paket pekerjaan, meliputi pembangunan kawasan legislatif, tiga paket jalan, dua embung, satu kolam, serta jaringan pendukung.

Untuk tahun 2026, Otorita IKN telah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6,26 triliun, yang sebagian akan dialokasikan guna melanjutkan pembangunan hunian DPR hingga 2027.

Bukti Keseriusan Transisi IKN

Hunian DPR menjadi bagian strategis dari percepatan pembangunan IKN. Pemerintah ingin memastikan fasilitas dasar bagi para pemangku kebijakan tersedia tepat waktu, agar proses transisi pemerintahan ke ibu kota baru berlangsung lancar.

Baca juga: Indonesia Pamer IKN dan Kereta Cepat Whoosh di Ajang Investasi Global Belt and Road Summit Hongkong

“Pembangunan ini bukti nyata komitmen pemerintah mempercepat terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan,” tegas Basuki.

Dengan selesainya proyek hunian DPR, IKN tak hanya akan berdiri sebagai pusat politik baru Indonesia, tetapi juga simbol kesiapan negara memasuki era pemerintahan modern yang lebih terintegrasi. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Rumah Pimpinan dan Anggota DPR di IKN Tembus Rp 4,73 Triliun"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usulan Tambahan Anggaran Otorita Ditolak DPR, Basuki: IKN Bakal Molor"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ayedh Dejem Group Bangun Mal dan Masjid di IKN Senilai Rp 3,7 Triliun"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Intiland dan Nindya Karya Merapat ke IKN, Investasi Rp 19,8 Triliun"