Viral Menu Makan Bergizi Gratis tak Layak, DPR Usul Ganti dengan Uang Tunai, Ini Respons Istana

TRIBUNKALTIM.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah menu yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah viral karena dinilai tidak layak konsumsi.

Di Banyumas, misalnya, menu MBG hanya berisi kacang rebus, roti tawar, dan susu, sementara di Sragen menu yang dibagikan hanya terdiri dari beberapa lembar buncis, sepotong tahu, nasi, dan jeruk kecil.

Sorotan ini memicu berbagai kritik, termasuk dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengusulkan agar skema MBG diganti menjadi bantuan uang tunai langsung kepada orang tua siswa.

Baca juga: 4 Fakta Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Dihantam Skandal Keracunan dan Limbah

Menurutnya, pemberian tunai lebih fleksibel dan bisa menghindari risiko penyimpangan seperti dapur fiktif atau kasus keracunan makanan.

Pemerintah menanggapi usulan dari DPR agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa diganti dengan skema pemberian uang tunai langsung kepada orang tua murid. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ide tersebut bukan hal baru, namun pemerintah masih menilai skema MBG yang berjalan saat ini sebagai pilihan terbaik.

“Bukan berarti ide itu tidak baik. Tapi konsep MBG yang sekarang dijalankan dianggap paling tepat untuk saat ini,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia mengakui bahwa pelaksanaan program MBG masih menyisakan sejumlah catatan, termasuk kasus keracunan makanan yang dialami siswa di beberapa daerah. 

Pemerintah, kata Prasetyo, terus melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui. Dan akan terus kita komunikasikan untuk diperbaiki,” tambahnya.

Baca juga: Dapur Makan Bergizi Gratis Balikpapan Perluas Jangkauan Ibu Hamil dan Balita

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar bantuan gizi untuk anak sekolah disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua. 

Menurutnya, skema tersebut lebih fleksibel dan dapat mengurangi potensi masalah di lapangan, seperti dapur fiktif dan insiden keracunan makanan.

Usulan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum sepenuhnya aman dan transparan. 

Pemerintah pun diminta lebih terbuka terhadap alternatif kebijakan yang bisa menjamin kualitas gizi anak sekaligus mencegah risiko kesehatan.

Menu MBG Berisi Kacang Rebus