Besaran Uang Operasional Kader Posyandu Pengantar MBG, Bisa Raup Rp400 Ribu per Bulan

Meski begitu, ia menegaskan perihal waktu kapan guru mendapatkan MBG ini belum bisa dipastikan, karena masih menunggu keputusan Presiden.

Adapun salah satu yang menjadi faktor guru dan tenaga pendidik mendapatkan MBG adalah faktor pertimbangan sosial.

Berbeda dengan guru, untuk kader posyandu manfaat MBG berupa biaya operasional sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya.

"Kalau kader posyandu karena membantu pendistribusian MBG ke bumil, busui, dan balita, kader posyandu mendapatkan biaya operasional," jelas Redy.

Belum Ada Kasus

Merespons kekhawatiran publik terkait banyaknya insiden keracunan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji buka suara.

Diketahui, program MBG ini juga menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dalam penyelenggaraan MBG ini, Kemendukbangga memiliki tugas mendata dan mendistribusikan MBG agar tepat sasaran.

“Soal distribusinya tentu akan dievaluasi jika memang ada kasus keracunan MBG untuk kelompok ini,” kata Menteri Wihaji saat ditemui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (22/9/2025).

Ia menegaskan, sejak MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita ini diluncurkan pada 10 Januari 2025, pihaknya belum menerima laporan adanya kasus keracunan menu makanan MBG untuk kelompok tersebut.

“Ini program baru, pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin dengan bekerjasama dengan BGN dan Kementerian lain, kami ikhtiarkan supaya jangan terjadi dan terus kami awasi,” ujar mantan Bupati Batang ini.

Pihaknya mengatakan, program MBG untuk kelompok ini baru menyasar 1,2 juta penerima manfaat dari total target sekitar 9,3 juta penerima manfaat yakni  ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Baca juga: Keracunan Makanan MBG Terus Berulang, KPAI: Hentikan Program, Evaluasi Total

Pemberian MBG untuk kelompok ini didistribusikan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), BKKBN sendiri menyiapkan sebanyak 600 ribu TPK untuk mendukung program MBG ini.

“Pemerintah mencoba mendampingi seluruh rakyat Indonesia termasuk ibu hamil supaya sehat memastikan supaya tidak terjadi insiden itu (keracunan MBG),” ungkap Wihaji.

Saat ini masih ada tantangan yang dihadapi dalam program MBG untuk kelompok ibu hamil, menyusui dan balita ini terutama dalam hal sosialisasi dan distribusi ke daerah-daerah terpencil.

Pemerintah ujar dia, akan mengupayakan langkah pencegahan dan pengawasan ketat agar insiden keamanan pangan ini tidak lagi terjadi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendugbangga Wihaji Mengatakan Belum Ada Keracunan MBG pada Ibu Hamil, Menyusui dan Balita dan Segini Biaya Operasional Kader Pengantar MBG untuk Ibu Hamil dan Balita.