Ini Kriteria SPPG yang Akan Ditutup dan 4 Poin Penting Hasil Rapat Darurat Evaluasi Program MBG

TRIBUNKALTIM.CO - Terjadinya insiden keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah membuat Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat.

Begitu tiba di tanah air usai melakukan kunjungan luar negeri, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar di Halim yang dihadiri 12 menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah Menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Temuan Kasus makanan Basi MBG Kaltim, DPRD Minta Siswa Jangan Takut Lapor

Berikut 4 poin penting hasil rapat tersebut seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berejudul Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Keracunan MBG, Ini 4 Poin Penting Usai Gelar Rapat Darurat:

1. Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama 

Zulkifli menegaskan keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah.

"Bagi Pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujarnya.

2. SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Evaluasi

Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah menyebabkan keracunan. 

Penutupan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi.

"Kita juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN yaitu SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) yang bermasalah akan kita tutup sementara," jelas Zulkifli.

3. Fokus Perbaikan: Sanitasi dan Kualitas Juru Masak 

Evaluasi difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan proses sanitasi, peningkatan kualitas air, serta pengelolaan limbah.