Korban MBG Bisa Tuntut Ganti Rugi, LPSK Buka Peluang Restitusi Bagi Ribuan Anak yang Keracunan

“Pertanyaannya, kenapa MBG yang tujuannya sangat bagus tidak dilakukan menggunakan mekanisme yang sudah ada? Bukankah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa pendidikan merupakan urusan konkuren dan daerah diberi kewenangan? Kabupaten/Kota mengelola
SD/SMP, Provinsi mengelola SMK/SMA dan pendidikan berbasis agama masih dibawah Kemenag,” ungkapnya. 

Oleh sebab itu, Agus Sartono berpandangan ada baiknya daerah-daerah diberikan kewenangan sesuai
undang-undang, dan Badan Gizi Nasional (BGN) hanya melakukan monitoring.

Dengan cara dan pemberdayaan Pemerintahan Daerah, menurutnya, akan menjamin kemudahan dalam koordinasi dan tingkat keberhasilan akan jauh lebih baik. Belajar dari praktik baik negara maju, kata Agus Sartono, program MBG dilaksanakan melalui kantin sekolah.

Cara ini, disebutnya, lebih baik dibanding dengan cara atau sistem sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini.

Melalui kantin sekolah maka makanan akan tersaji fresh, dan menghindari makanan basi.

Dengan skala relatif kecil dan lebih terkontrol mestinya cara-cara seperti ini bisa dilakukan di Indonesia.

“Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” urainya.

Jika itu diterapkan, lanjut Agus, kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik.

Dengan demikian sekolah mendapatkan dana utuh sebesar Rp 15 ribu per porsi, bukan seperti yang terjadi selama ini hanya sekitar Rp 7.000 per porsi.

Alternatif lain, dana bisa diberikan secara tunai kepada siswa, dan melibatkan orang tua untuk membelanjakan dan menyiapkan bekal kepada putra putrinya.

"Jika sampai satu bulan tidak membawa bisa memanggil orang tuanya, dan jika masih terus bisa dihentikan. Cara seperti ini saya kira tidak saja menanggulangi praktek pemburu rente, tetapi juga dipercaya akan lebih efektif. Dana dapat ditransfer langsung ke siswa setiap bulan seperti halnya KIP, atau
seperti penyaluran BOS,” tuturnya.

Menurutnya penyaluran MBG melalui Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dinilai hanya menguntungkan pengusaha besar yang mampu terlibat dalam program mulia ini.

Baginya, sungguh menyedihkan jika unit cost 15.000 rupiah per porsi per anak pada akhirnya tinggal 7.000 rupiah saja.

Dia menyebut Program Makan Bergizi Gratis pun bisa menjadi "Makar Bergiri Gratis"bagi pengusaha besar karena mereka mendapat keuntungan yang besar secara “gratis”.

“Jika margin per porsi diambil 2000 rupiah dan satu SPG melayani 3.000 rupiah porsi, maka per bulan keuntungan yang diperoleh sebesar 150 juta rupiah atau 1,8 M rupiah per tahun," pungkasnya.

Istana Pastikan Tak Dihentikan

Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelolanya belum rampung.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa tidak ada rencana moratorium, dan penyempurnaan regulasi sedang dilakukan lintas kementerian.

"Minggu ini harus selesai. Tapi bukan karena Perpres belum ada kemudian program MBG tidak jalan. Tidak," kata Prasetyo usai menghadiri HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

Prasetyo menjelaskan bahwa proses penyempurnaan Perpres ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh pemerintah terhadap pelaksanaan MBG, menyusul lonjakan kasus keracunan makanan MBG di berbagai daerah.

Berdasarkan data BPOM per Kamis (2/10), tercatat 9.089 korban di 83 kabupaten/kota pada 28 provinsi. 

JPPI melaporkan 8.649 anak terdampak hingga 27 September, termasuk 3.289 kasus baru dalam dua pekan terakhir.

Sementara BGN mencatat 6.517 kasus hingga akhir September. Lonjakan kasus terjadi sejak Juli, dengan puncaknya pada September yang mencatat 61 kejadian luar biasa (KLB).

Wilayah terdampak terbesar adalah Jawa Barat, termasuk Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

"Apalagi dengan beberapa masukan dan kejadian beberapa waktu belakangan. Dan memang semangatnya
kita kan tentu ingin program ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi tunggu mohon waktu agak sebentar
supaya semuanya," ujar Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menggunakan istilah "sempurna", melainkan berupaya mengantisipasi sebanyak mungkin celah yang berpotensi menimbulkan masalah.

"Sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan," tambahnya.

Situasi ini memicu desakan moratorium dari sejumlah organisasi masyarakat, lembaga advokasi anak, dan anggota legislatif.

Mereka meminta distribusi MBG dihentikan sementara hingga tata kelola dan pengawasan diperketat.

Namun Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa program tetap dijalankan sepanjang tidak ada perintah penghentian dari Presiden Prabowo Subianto.

"Di luar perintah itu, saya tetap melaksanakan," kata Dadan (2/10).

Ia menyebut banyak anak dan orang tua menantikan manfaat program ini.

Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa MBG tidak perlu dihentikan karena proses perbaikan sedang berjalan.

Ia menyebut data pelaksanaan sudah diverifikasi dan menunjukkan tren membaik.

"Gak usah dihentikan. Kita lihat bagus kok. Kalau kurang di sana sini, ya kita perbaikin," ujarnya.

Luhut juga menyoroti dampak ekonomi MBG, termasuk penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya permintaan bahan pangan.

Ia menyebut mulai terjadi kekurangan pasokan pisang, telur, ayam, ikan, dan sayuran.

"Pemda harus bangun kebun sayur, kebun pisang, dan seterusnya," katanya.

BGN memastikan Perpres Tata Kelola MBG akan segera terbit untuk memperjelas peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Dengan Perpres, tata kelola MBG menjadi lebih kuat, transparan, dan akuntabel," kata Dadan.

Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak September 2025, menyasar anak-anak sekolah dasar dan madrasah.

Pemerintah menekankan bahwa evaluasi dan perbaikan terus dilakukan, bukan penghentian.

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram