Kebijakan Iuran Rp 1000 per Hari Dedi Mulyadi, Ini Respons Ono Surono

“Bila gerakan ini berjalan, maka penurunan APBD Provinsi Jabar dan Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2026 semoga tidak berpengaruh terhadap masalah sosial dan ekonomi,” tambahnya.

Pelaksanaan Perdana di Purwakarta

Kabupaten Purwakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan gerakan ini.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (akrab disapa Om Zein), mengungkapkan bahwa iuran Rp1.000 per hari telah diberlakukan di lingkungan Pemkab, sekolah, hingga desa-desa.

“Sumbangan ini sifatnya ikhlas, bukan paksaan,” tegas Zein. “Gerakan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Kalau semua ikut, nilainya bisa luar biasa untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan.”

Ia menegaskan bahwa setiap desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki bendahara khusus untuk mengelola dana yang terkumpul, dan audit rutin akan dilakukan oleh Inspektorat, meski dana ini bukan dana pemerintah.

Warga juga dapat mengawasi transparansi pengelolaan iuran melalui pos pengaduan publik yang disiapkan Pemkab Purwakarta.

Tanggapan Warga dan Pengamat

Kebijakan ini menuai beragam respons dari masyarakat.

Sebagian mendukung, sebagian skeptis, dan sebagian lainnya menolak karena khawatir terhadap potensi penyalahgunaan dana.

Edi Kusnaedi (35), warga Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, menyatakan dukungannya meski dengan catatan.

“Seribu rupiah itu kecil sekali, tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu,” ujarnya.

Namun, Edi berharap pemerintah menjamin transparansi penggunaan dana agar tepat sasaran.

“Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Kalau mekanismenya jelas dan transparan, pasti banyak yang mau ikut,” katanya.

Berbeda dengan Edi, Enung (40), warga Kecamatan Soreang, justru keberatan. Ia menilai program ini berisiko disalahgunakan.