Usulan MBG Diganti Bantuan Uang Tunai ke Orang Tua Ditolak, Kepala BGN: Program Akan Sulit Diawasi

TRIBUNKALTIM.CO – Usulan progam Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti bantuan uang tunai ke orang tua ditolak.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah skema Program MBG menjadi bantuan uang tunai langsung kepada orang tua penerima manfaat. 

Pernyataan ini disampaikan dalam paparan virtual pada Selasa (7/10/2025).

Hal ini merespons usulan sejumlah orang tua siswa yang menginginkan dana MBG diberikan dalam bentuk tunai agar bisa dikelola sendiri.

Usulan tersebut mencuat setelah muncul beberapa kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.

Baca juga: Purbaya: Anggaran MBG tak Diserap Akan Ditarik, Kalau Lebih Kita Tambah

Namun, menurut Dadan, mengganti skema MBG dengan bantuan tunai justru berisiko menghilangkan manfaat utama program dan menghambat terbentuknya ekosistem pangan yang berkelanjutan.

“Kita tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua dan orang tua suruh masak,” tegas Dadan.

Risiko Bantuan Tunai

Dadan menjelaskan bahwa jika dana MBG diberikan langsung kepada orang tua, maka efektivitas program akan sulit diawasi.

Ia khawatir anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan gizi anak-anak justru tidak tepat sasaran.

“Satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa uang ini akan tidak tepat (sasaran), juga yang kedua tidak mampu membuat ekosistem,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan juga upaya membangun sistem ekonomi pangan yang menyejahterakan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Program MBG Tetap Lanjut, Ini Ciri-Ciri Makanan Beracun dan Tak Layak Dikonsumsi

Peran SPPG dalam Mendorong Ekonomi Lokal

Program MBG saat ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertugas menyediakan makanan bergizi setiap hari bagi ribuan penerima manfaat di sekitar sekolah.

Menurut Dadan, satu SPPG bisa melayani hingga 3.000 anak, dan keberadaan mereka menciptakan permintaan baru di sektor pangan lokal.

“Terbentuklah new demand atau kebutuhan baru, atau boleh dikatakan juga sebagai new emerging market,” jelasnya.

Model ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah karena anggaran yang disalurkan benar-benar berputar di tingkat lokal.

Dadan menyebut bahwa setiap SPPG rata-rata menerima anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun, dengan 45 persen digunakan untuk pembelian bahan baku makanan—dan 99 persen di antaranya berasal dari produk pertanian lokal.

Efek Sosial: Pemberdayaan dan Pengurangan Kemiskinan

Selain dampak ekonomi, skema MBG juga memberikan efek sosial yang signifikan.

Sekitar 10,5 persen anggaran digunakan untuk membayar relawan, termasuk ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Baca juga: Korban MBG Bisa Tuntut Ganti Rugi, LPSK Buka Peluang Restitusi Bagi Ribuan Anak yang Keracunan

Dengan adanya peran aktif mereka dalam program, banyak yang kini memperoleh penghasilan tambahan.

“Kemiskinan ekstrem bisa dihilangkan di lokasi di mana SPPG berdiri,” ujar Dadan.

Ia menilai bahwa pendekatan MBG melalui SPPG jauh lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan tunai, yang efeknya hanya bersifat sementara dan tidak membangun sistem pendukung jangka panjang.

Usulan MBG Diganti Uang Tunai

Usulan program MBG diganti uang tunai diusulkan sejumlah warga.

Di antaranya Asri, seorang orang tua siswa di Pondok Aren, Tangerang Selatan.

"Kalau saya sih mending diganti uang aja. Jadi saya tahu makanan apa yang dimakan anak saya. Lebih hemat juga, enggak dibuang,” kata Asri, Kamis (2/10/2025).

Wanita yang akrab disapa Mama Banyu itu berujar, makanan MBG kerap dibuang karena tidak dimakan dan sudah basi saat tiba di rumah.

“Sayang banget, kadang nyampe rumah udah basi. Ya akhirnya dibuang. Enggak bisa dimakan lagi," ucapnya.

Meski begitu, ia menilai pengelolaan makanan MBG sudah membaik, seperti penggunaan mayonaise dalam kemasan saset agar lebih tahan lama.

“Sekarang udah mulai pakai sasetan. Dulu dicampur langsung, cepat basi,” ujarnya.

Usulan MBG diganti uang tunai pun datang dari Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat.

Mereka mendesak pemerintah memberikan uang kepada orang tua daripada disediakan makanan di sekolah dalam Program MBG.

Baca juga: 5 Fakta Menu MBG Basi di Bontang, Kejadian sudah Dua Kali, Dapur SPPG Dievaluasi

Hal tersebut menyikapi peristiwa keracunan massal di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Barat.

Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subawanto, mengatakan Program MBG pada prinsipnya bagus untuk diterapkan di negara yang kemiskinannya tinggi.

Namun, harus benar tim ahli gizi yang memasaknya, semisal sewaktu uji coba yang dilakukan TNI saat itu dan berhasil.

Tapi, ketika diserahkan ke masyarakat, akhirnya justru yang ada euforia.

Lebih lanjut, nuansa proyeknya lebih dominan dan berpikirnya mencari keuntungan melalui spek-spek yang ditentukan dalam hal jenis makanannya.

"Setiap daerah tentu berbeda-beda, jangan disamaratakan. Misal biasanya di daerah itu memakai beras apa, sehingga saat dimasak pagi hari sampai siangnya itu nasinya tak berubah rasa atau basi. Jadi, jika ada gagasan diganti saja dengan uang itu lebih bagus, kami mendukung," kata Dwi saat dihubungi, Selasa (23/9/2025) dikutip dari Tribunjabar.id.

Ketika orang tua menerima uangnya, kata Dwi, mereka akan dapat menentukan speknya sesuai kesukaan anaknya, termasuk pemilihan pengolahan dagingnya, seperti direbus, digoreng, atau lainnya tergantung selera. 

"Intinya, kami lebih senang orang tua diberikan uangnya. Artinya, yang masak itu orangtuanya sendiri. Sebab, orang tua tahu selera lidah anaknya. Orangtua bisa masak pagi hari, dan si anak pukul 07.00 WIB sudah di sekolah, tapi orangtua belum selesai masak, maka nanti makanan itu bisa diantarkan sewaktu jam istirahat," ucap dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kepala BGN Tolak Usulan Program MBG Diganti Bantuan Uang Tunai ke Orang Tua, Ini Alasannya