Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Tahun 2026? Ini Kata Purbaya Usai Bertemu Menkes Budi Gunadi

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas sejumlah isu strategis terkait anggaran dan pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional.

Pertemuan berlangsung di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025).

Salah satu poin utama yang dibahas adalah pembukaan blokir anggaran Kementerian Kesehatan untuk program-program prioritas yang dapat dijalankan tahun ini.

Baca juga: Kabar Gembira, Menkeu Purbaya Ungkap Ada Stimulus Ekonomi Baru yang Diumumkan Pekan Depan

Menurut Purbaya, anggaran yang dibuka blokirnya berkaitan dengan program kesehatan bagi bayi baru lahir.

"Ada beberapa anggaran dia yang di-unblock, yang penting-penting dan bisa dijalankan tahun ini," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, "[Anggaran] untuk anak-anak bayi yang baru lahir kami pikir penting, jadi harus di-unblock."

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Belum Final

Selain membahas anggaran, pertemuan tersebut juga menyinggung soal iuran BPJS Kesehatan.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan kenaikan iuran masih berada pada tahap awal dan belum ada keputusan final.

"Dia (Budi Gunadi Sadikin) ngomong sedikit soal iuran BPJS Kesehatan, tapi enggak terlalu dalam," kata Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa diskusi mengenai tarif iuran baru sebatas permukaan dan belum menghasilkan angka yang bisa diumumkan ke publik.

Baca juga: Pemerintah Kantongi Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak, Menkeu Purbaya: Akan Terus Dimonitor

"Ada (kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan), tapi belum final. Baru permukaannya, jadi belum clear, belum bisa didiskusikan ke media. Biar mereka (Kemenkes) yang menghitung," tambahnya.

Fokus pada Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Sebelumnya, akun resmi Instagram @menkeuri mengunggah momen pertemuan antara Purbaya dan Budi pada Rabu (8/10/2025).

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa kedua menteri membahas langkah-langkah untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk pengelolaan BPJS Kesehatan.