Imbas Gaduhnya Ijazah Jokowi, Warga Makassar Gugat UU KIP ke MK, Ini Isi Tuntutannya

TRIBUNKALTIM.CO - Advokat asal Makassar, Sulawesi Selatan, Komardin, mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonannya, ia meminta agar dokumen ijazah milik pejabat dan mantan pejabat negara tidak lagi termasuk kategori informasi yang dikecualikan, sehingga dapat diakses dan diperiksa oleh publik.

Permohonan ini diajukan menyusul maraknya polemik di masyarakat terkait keaslian ijazah sejumlah pejabat publik.

Komardin menilai, kegaduhan yang timbul akibat isu tersebut berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Alasan Roy Suryo Datangi Bareskrim Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Dibuka Lagi

“Terjadi gaduh di mana-mana yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Ya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan, dan sebagainya,” ujar Komardin dalam sidang perkara nomor 174/PUU-XXIII/2025 di MK, Jumat (10/10/2025).

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin sidang Panel 2.

Ia bertanya apakah kegaduhan soal ijazah benar-benar berdampak pada ekonomi masyarakat.

“Jadi gara-gara ijazah ini, terganggu ekonomi, Pak?” tanya Saldi Isra, yang dijawab Komardin, “Ya, betul.”

Singgung Ijazah Jokowi dan UGM

Dalam sidang tersebut, Komardin juga menyinggung isu ijazah Strata 1 Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang sempat menjadi sorotan publik.

Ia menyebut bahwa polemik tersebut berlarut karena pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak bersedia memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

“Karena itu, pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan,” jelasnya.

Baca juga: Kubu Roy Suryo Heran Relawan Prabowo Dibawa-bawa Pendukung Jokowi Saat Desak Status Tersangka

Pasal-Pasal yang Diuji dan Permintaan Komardin

Komardin menguji tiga pasal dalam UU KIP yang menurutnya menjadi penghalang keterbukaan informasi terkait dokumen pendidikan pejabat publik:

• Pasal 17 huruf g: Melarang pembukaan informasi yang mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi, termasuk wasiat.
• Pasal 17 huruf h angka 5: Melarang pembukaan catatan pribadi terkait kegiatan pendidikan formal dan nonformal.
• Pasal 18 ayat (2) huruf a: Menyatakan bahwa informasi pribadi hanya dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari pihak terkait.

Komardin meminta agar skripsi dan ijazah pejabat publik dikecualikan dari ketentuan tersebut, sehingga dapat diperiksa keasliannya oleh lembaga berwenang maupun melalui proses hukum.

Baca juga: Kubu Roy Suryo Duga Pertemuan Prabowo–Jokowi Bahas Kasus Ijazah, Khozinudin Ungkap Temuan Baru

Awal Mula Polemik Ijazah Jokowi

Polemik tentang gugatan ijazah yang menerpa Jokowi datang saat Presiden RI ke-7 itu melontarkan candaan dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Saat itu, Jokowi menyebut dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) di bawah 2,0.

Hal itu lantas membuat pakar telematika Roy Suryo melaporkan adanya hal yang janggal tersebut sehingga memicu keabsahan ijazah Jokowi.

"Yang memicu (kasus ijazah) sebenarnya Pak Jokowi sendiri ketika tahun 2013, dia bercanda dengan Prof. Mahfud MD tentang IP atau Indeks Prestasi."

"Singkat kata, waktu itu Pak Mahfud cerita IP-nya 3,8, Pak Jokowi cerita di bawah 2. Nah, publik lalu bertanya, kok IP di bawah 2 bisa lulus dari UGM, padahal lulusnya lima tahun," katanya dikutip dari YouTube Cumi-cumi, Minggu (18/5/2025).

Setelah pernyataan tersebut, Roy mengatakan beberapa pihak seperti pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, lalu melakukan penelusuran tentang kelulusan Jokowi dari UGM tersebut.

Baca juga: Rekam Jejak Diana Murni Payapo, Ketua P4 yang Bela Jokowi hingga Ancam Demo Pakai Pakaian Dalam

Bahkan, hal tersebut sampai berujung gugatan hukum oleh seseorang bernama Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja pada tahun 2022 dan 2023.

Namun, mereka justru berujung dibui karena dianggap melakukan ujaran kebencian.

Tak sampai di situ, ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, datang ke UGM dan meneliti skripsi Jokowi.

Dari penelitiannya itu, Rismon menemukan berbagai kejanggalan tentang skripsi Jokowi.

Bahkan, Rismon berani mengeklaim bahwa skripsi Jokowi palsu. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Singgung Polemik Ijazah Jokowi, Ketua Dewan Pers: Hanya di Indonesia Ijazah Presiden Dipermasalahkan dan  Komardin Gugat UU KIP ke MK Buntut Gaduh Ijazah Jokowi