Dugaan Penggelembungan Anggaran di Era Jokowi, KPK Turun Tangan Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, telah dimulai sejak awal tahun 2025.

“Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi mengatakan, informasi detail terkait dengan perkembangan perkara tersebut belum bisa disampaikan karena tahap penyelidikan dilakukan secara tertutup.

Meski demikian, dia mengimbau bagi masyarakat yang memiliki informasi dan data tambahan bisa menyampaikan kepada KPK.

Baca juga: 8 Pernyataan Jokowi Soal Kereta Cepat Whoosh: Bukan Proyek Cari Untung, Minta Masyarakat Bersyukur

“Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” ujar Budi.

Diberitakan sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dihubungi wartawan.

Dugaan korupsi proyek kereta cepat Dugaan korupsi kereta cepat ini menjadi perbincangan publik setelah eks Menko Polkam Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up di proyek ini melalui kanal YouTube pribadinya.

Mahfud menyebut, biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.

“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?" kata Mahfud dalam kanal YouTubenya, pada 14 Oktober lalu.

“Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," ujar dia.

Menanggapi hal tersebut, KPK sempat mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi.

Baca juga: Projo: Isu Markup Proyek Whoosh Jadi Alat Serangan Politik ke Jokowi

Mahfud lantas merespons imbauan KPK melalui cuitan di akun X pribadinya pada 18 Oktober 2025.

Ia menyebut KPK aneh karena memintanya melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh.

"Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," tulis Mahfud dalam cuitannya.

Siap Dipanggil

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan sengkarut pembangunan kereta cepat Whoosh.

Kendati demikian, Mahfud enggan membuat laporan ke KPK terkait Whoosh.

“Iya, kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu juga. Wong yang saya laporkan tuh KPK sudah tahu,” ujar Mahfud, Minggu (26/10).

Menurut Mahfud, sebelum dirinya menyampaikan soal permasalahan Whoosh, masyarakat Indonesia sudah membahasnya.

Baca juga: Kader PSI Sebut Mahfud MD Sengkuni Karena Kritik Whoosh dan Ingatkan Jangan Lupa Kebaikan Jokowi 

Ia hanya menimpali isu yang beredar di masyarakat soal Whoosh.

“Saya, cuma ngomong karena sudah ramai saja. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, tuh, kan banyak banget dan punya data, dan pelaku. Kalau saya, tuh, kan pencatat saja,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tidak hanya menunggu informasi dari Mahfud MD, untuk mengusut dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Tentunya kami tidak menunggu," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih

KPK, Jakarta, Selasa (21/10) malam, melansir Antara.

Menurut dia, KPK tetap proaktif mencari informasi dan bukti-bukti yang diperlukan dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, Asep mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikan informasi kepada KPK, termasuk Mahfud.

Menurut dia, informasi yang diberikan masyarakat dapat mempermudah dan mempercepat proses pengusutan perkara apa pun, termasuk Whoosh.

Baca juga: Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Disepakati Hingga 60 Tahun, Ini Kata Danantara dan Luhut

"Kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silakan disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat," katanya.

Jokowi: Bukan untuk Untung

Di tengah sorotan mengenai besarnya utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim proyek Whoosh memang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial.

Menurut Jokowi, Whoosh merupakan investasi sosial untuk masyarakat.

Dia mengatakan ide proyek Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah di Jabodetabek dan Kota Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja, sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” kata Jokowi di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, (27/10), dikutip dari Kompas.com.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” kata ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Jokowi menyampaikan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik sehingga tujuannya tidak untuk mencari laba.

Baca juga: Pakar Sebut Wajar Nama Jokowi Disorot Publik Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Alasannya

"Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ucap dia.

Menurut dia, keuntungan sosial itu termasuk penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah pernah menyebut bahwa Whoosh tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial.

Hal itu disampaikannya ketika meresmikan Whoosh pada 2 Oktober 2023 lalu di Stasiun Halim, Jakarta.

Saat itu Jokowi mengatakan pembangunan Whoosh merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Menurutnya, masyarakat diberi banyak pilihan moda transportasi yang akan digunakan untuk jalur Jakarta-Bandung.

"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi," katanya.

Jokowi lantas mencontohkan pemberian subsidi terhadap moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) merupakan wujud pelayanan pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat.

Baca juga: PSI Sebut Mahfud MD Sengkuni, Usai Rewel Soal Dugaan Korupsi IKN dan Kereta Cepat Whoosh

"MRT kita tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu Rp800 miliar. Itu baru jalur satu, jalur pendek, nanti semakin panjang."

"Tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi," ujarnya.

Pendapat Luhut

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengeluarkan pendapat yang mirip dengan pernyataan Jokowi.

Mengenai utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun, Luhut mengatakan tidak ada transportasi publik yang menguntungkan negara.

Menurut dia, transportasi publik memang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Yang ada, kata Luhut, negara harus menanggung subsidi untuk rakyatnya.

Meski demikian, subsidi tersebut harus terukur dan tidak sembarangan diberikan.

Baca juga: Soal Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Enggan Terlibat Langsung, Selesaikan Secara Bisnis

Hal itu diungkapkan Luhut saat bertemu awak media di JS Luwansa, Jakarta, Kamis, (16/10/2025).

"Tidak ada public transportation di dunia ini yang menguntungkan."

"Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," kata Luhut dilansir YouTube Tribunnews.

Lebih lanjut, mengenai utang Whoosh, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek kereta cepat.

Di sisi lain, Luhut juga sudah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani.

Dijelaskannya, Prabowo dan Rosan dalam hal ini negara telah sepakat menyelesaikan utang proyek ini bersama.

Jejak Panjang Whoosh

2015:

• Pemerintah Indonesia membuka peluang pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung.
• Dua negara bersaing: Jepang dan China sama-sama mengajukan proposal.
• China akhirnya dipilih, karena menawarkan skema Business to Business (B2B) melalui perusahaan patungan
• Konsorsium Indonesia terdiri atas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), beranggotakan KAI, WIKA, Jasa Marga, dan PTPN VIII.
• Total investasi awal: sekitar US$ 6,07 miliar.
• Skema pinjaman: sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari China Development Bank (CDB), dengan bunga 2 % per tahun dan tenor 40 tahun.
• 25 % sisanya ditanggung konsorsium (ekuitas BUMN dan perusahaan China).

2018–2020

• Pembebasan lahan terlambat, menyebabkan penundaan proyek dan lonjakan biaya.
• Biaya pembangunan meningkat karena revisi desain, inflasi material, dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
• KAI mendapat penugasan tambahan dari pemerintah untuk menanggung pembiayaan proyek 2021–2023
• Audit internal BPKP menemukan cost overrun mencapai US$ 1,2 miliar.
• Akibat pembengkakan ini, utang tambahan kembali diambil dari CDB dengan bunga lebih tinggi
• Pemerintah akhirnya merevisi aturan agar proyek ini dapat menerima dana APBN-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberi jaminan pembayaran utang bagi KAI dan konsorsium BUMN yang terlibat.
• Langkah ini menandakan campur tangan negara secara resmi dalam proyek yang sebelumnya disebut tanpa dana publik.

Total Proyek

• Total investasi proyek: sekitar US$ 7,27 miliar atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).
• Utang pokok ke CDB: sekitar US$ 5,45 miliar (75?ri total).
• Tambahan cost overrun: US$ 1,2 miliar (60 % ditanggung konsorsium Indonesia, 40 % oleh pihak China).
• Dengan bunga 2–3 % , total beban bunga tahunan ditaksir mencapai triliunan rupiah per tahun. (*)