Cendana Ucapkan Terima Kasih, Soeharto dan 9 Tokoh Lainnya Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Alissa berpendapat, meski Soeharto memiliki jasa dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, dan swasembada pangan
serta dianggap mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi, memori kolektif bangsa justru menunjukkan hal sebaliknya.

"Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan," ungkap dia.

32 tahun masa rezim Orde Baru disebut memuat berbagai dosa besar terhadap demokrasi.

Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik.

Dengan demikian, Alissa menilai bahwa Soeharto tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Kami menegaskan bahwa bukan jabatan dan kekuasaan yang menentukan seseorang dapat disebut pahlawan, melainkan karakter moral etis, terutama berkait dengan tindakan yang mengangkat kemaslahatan masyarakat dan menjaga harkat martabat manusia," tegas Alissa. 

Proses Hukum Sudah Tuntas

Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mengatakan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto telah melalui proses dan tidak menghadapi persoalan hukum.

Hal itu disampaikan Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11).

"Saya kira sudah tidak ada masalah, sebagaimana itu (usulan) dari bawah tadi sudah melalui satu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain," terangnya.

Fadli Zon menyebut, penilaian terhadap jasa Soeharto dilakukan lewat kajian mendalam atas rekam jejak perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia maupun pembangunan nasional. 

Soeharto, ucapnya, terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Lima Hari di Semarang, hingga menjadi Komandan Operasi Mandala.

"Yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji. Antara lain, Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut Pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya Soeharto juga berjasa dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi Indonesia yang sempat mengalami inflasi.

"Dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi."

"Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an persen. Pertumbuhan (ekonomi) juga minus ya, jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI," paparnya.

Terkait tudingan dugaan korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh Soeharto, Fadli menyatakan hal itu tak terbukti secara hukum.

Berbagai tuduhan yang muncul, sambungnya, sudah melalui proses hukum yang dinilai tuntas dan tidak berkaitan langsung dengan Soeharto.

"Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto," tuturnya.

Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025 

1. Abdurrahman Wahid, tokoh dari Jawa Timur 

2. Jenderal Besar TNI Soeharto, tokoh dari Jawa Tengah 

3. Marsinah, tokoh dari Jawa Timur 

4. Mochtar Kusumaatmaja, tokoh dari Jawa Barat 

5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah, tokoh dari Sumatera Barat 

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, tokoh dari Jawa Tengah 

7. Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari NTB 

8. Syaikhona Muhammad Kholil, tokoh dari Jawa Timur 

9. Tuan Rondahaim Saragih, tokoh dari Sumatera Utara 

10. Zainal Abisin Syah, tokoh dari Maluku Utara

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram