Pemerintah Indonesia Luncurkan Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025

Ringkasan Berita:

• Indonesia merilis Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 dengan resolusi lebih tinggi.
• Data baru mencatat 2,3 juta hektare karang dan lamun, menjadi dasar kebijakan ekonomi biru.
• Peta digunakan untuk konservasi, pengelolaan pesisir, pengendalian emisi, hingga mitigasi iklim.

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Indonesia mencatat pencapaian penting dengan meluncurkan Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025. Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 diluncurkan dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tanggal 4 Desember 2025. 

Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) denganIndonesian Seagrass Mapping Partnership (ISMP) yang terdiri dari KKP, Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan The University of Queensland Australia yang didukung pendanaan dari The David Lucille Packard Foundation.

Inisiatif ini juga didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui Program Koralestari dengan pendanaan dari Global Fund for Coral Reefs (GFCR).

“Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 merupakan fondasi agar kita mampu menjawab tantangan perubahan iklim dengan strategi yang tepat. Peta ini juga merupakan fondasi agar kita dapat melaksanakan amanah pengelolaan karbon biru sesuai Perpres 110 tahun 2025 tentang instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Ini bukan sekedar angka, ini adalah fondasi agar setiap kebijakan berbasis pada data yang akurat,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam penguatan tata kelola laut Indonesia.

Baca juga: Pemprov Kaltim dan YKAN Perkuat Kapasitas Daerah untuk Implementasi Proyek Karbon Biru 

“Pemutakhiran peta karang dan padang lamun ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi biru berbasis ilmu pengetahuan. Data ini akan meningkatkan efektivitas perlindungan ekosistem dan pengelolaan pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurutnya, karang dan padang lamun bukan hanya aset ekologis, tetapi juga fondasi ekonomi dan sosial bagi jutaan masyarakat pesisir di Indonesia.

Karang dan padang lamun membentuk ekosistem yang berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, serta menopang produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.

Secara struktur, karang dan padang lamun yang kompleks mampu meredam energi gelombang, sehingga melindungi garis pantai dari abrasi.

Dari sisi ekonomi, kedua ekosistem ini menjadi aset yang mampu menggerakkan perekonomian hingga mencapai ratusan miliar per hektare per tahun. Sebagai contoh, dari sektor pariwisata, keindahan terumbu karang menjadi daya tarik utama wisata bahari, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi komunitas lokal.

Baca juga: Unmul dan YKAN Perkuat Kolaborasi untuk Jaga Pesisir dan Laut Kalimantan Timur

Padang lamun juga mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar dalam jangka waktu hingga ribuan tahun. Kemampuan ini menjadikan padang lamun sebagai salah satu komponen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kelautan.

“Hasil pemetaan nasional 2025 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki total sekitar 2,3 juta hektare terumbu karang yang tersebar di seluruh kawasan pesisir di kepulauan Indonesia. Dari total tersebut, 838 ribu hektare merupakan karang keras dan 660 ribu hektare merupakan padang lamun,” ujar Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono dari UGM yang mewakili The Indonesian Seagrass Mapping Partnership dalam penyampaian hasil pemutakhiran peta.

Wilayah timur Indonesia tercatat memiliki sebaran karang dan padang lamun yang lebih luas dibanding wilayah barat. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tropis dunia.

Pemutakhiran ini menjadi titik tolak penting untuk kebijakan pembangunan ekonomi biru dan upaya mitigasi perubahan iklim, yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.