Dana Transfer Daerah Dipangkas, Kaltim Bisa Apa?

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim/TribunKaltim.co

DANA transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026 dipangkas hingga 50 persen atau Rp5 triliun.

Artinya anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) akan berkurang 50 persen. Kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak bagi program prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim melalui APBD 2026 mendatang.

Ironis memang, di tengah penyusunan APBD dan program pembangunan di Kaltim, pemerintah pusat justru memangkas anggaran dana transfer ke daerah.

Baca juga: Buka Ruang Dialog untuk Rakyat

Seperti diketahui, Kaltim termasuk daerah yang mendapatkan alokasi DBH cukup besar.

Jika pemangkasan dana transfer ini nilainya hingga Rp5 triliun, dampaknya sangat terasa.

Pemprov dan DPRD Kaltim telah meyakinkan, bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program Gratispol yang sudah dicanangkan sebelumnya. 

Gratispol merupakan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy Mas'ud-Seno Aji yang meliputi:

- Pendidikan Gratispol Generasi Emas.

- Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan

- Gratis Program Hidup Sehat Stunting (PESUT)

- Makan Bergizi Gratis.

- Pelatihan Keterampilan Kerja.

- Program Bantuan Perumahan.

- Transportasi Umum Gratis.

Baca juga: Lonjakan PBB dan Judul Clickbait

Untuk pelaksanaan program Gratispol ini Pemprov Kaltim tahun ini menganggarkan Rp 750 miliar.

Dan pada 2026 akan dialokasikan Rp 1,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim diperkirakan akan menyusut secara signifikan.

APBD Kaltim yang semula diproyeksikan mencapai Rp21 triliun, akan berpotensi turun menjadi Rp15 triliun. 

Hal ini mau tidak mau akan berdampak besar pada program-program pembangunan yang telah disusun dan mengharuskan adanya evaluasi ulang.

Beberapa proyek pembangunan strategis dan prioritas dengan anggaran besar terancam terhambat atau tertunda.

Bahkan, menurut informasi, proyek-proyek yang sudah masuk tahap lelang bisa ditinjau ulang.

Apa alasan pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah. Berbagai asumsi pun bermunculan.

Berkurangnya anggaran dari pusat ke daerah, karena kebijakan pembangunan IKN yang menyedot banyak anggaran.

Belum lagi program-program Presiden Prabowo yang menghabiskan dana triliunan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kesehatan Gratis, dan Koperasi Merah Putih.

Sebenarnya program–program tersebut sekilas sangat membantu rakyat di daerah.

Namun pada pelaksanaannya, daerah justru ketambahan beban anggaran guna mendukung jalannya program tersebut.

Baca juga: Gratispol Pendidikan, Sudah Adilkah?

Bisa jadi anggaran program MBG sudah disiapkan pusat, faktanya daerah masih harus mengalokasikan anggaran pendukung.

Pemangkasan anggaran transfer daerah jelas memberatkan Kaltim.

Karena selama ini, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Kaltim masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Dengan pemangkasan ini, daerah terpaksa harus lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apakah Kaltim siap APBD tanpa dukungan dana trasfer dari pusat, dan mengandalkan PAD?

Sepertinya belum.

PAD belum bisa jadi tumpuan APBD.

Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diharapkan jadi penyumbang PAD justru menuai masalah dan keresahan di daerah.

Masyarakat belum bisa menerima, ketika PBB dinaikkan. Yang ada penolakan, dan pemerintah daerah pun tidak berani mengeluarkan kebijakan menaikkan PBB. 

Apa yang bisa dilakukan Kaltim dengan pemangkasan dana transfer daerah ini?

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni kepada Tribun Kaltim menyatakan bahwa pihaknya akan menyusun ulang anggaran.

Program-program prioritas seperti proyek jalan diupayakan tetap berjalan, meskipun baru 50 persen dari rencana awal. 

Program strategis seperti Gratispol yang mencakup beasiswa pendidikan, kesehatan, bantuan UMKM dan kebijakan Gratispol lainnya  akan tetap menjadi prioritas utama.

Tentunya dibarengi dengan penghematan anggaran untuk beberapa program, seperti perjalanan dinas maupun program yang bersifat seremonial. 

Baca juga: PPDB vs SPMB: Isu Beli Kursi hingga Pungli

DPRD Kaltim juga ikut menyoroti minimnya transparansi dari pemerintah pusat terkait arah penggunaan anggaran hasil efisiensi ini.

Dewam meminta penjelasan rinci dan resmi agar Pemprov dapat menyesuaikan anggaran secara pasti.

Meski diakui, pemotongan anggaran ini sebagai cerminan kondisi fiskal pusat yang sedang tidak baik-baik saja dan bahkan untuk membayar utang negara.

DPRD meminta Pemprov untuk tetap fokus membangun daerah di tengah ancaman pemangkasan.

Secara keseluruhan, pemangkasan anggaran ini memaksa Pemprov Kaltim untuk lebih selektif dan efisien dalam penggunaan dana, sementara DPRD Kaltim berupaya mengawasi dan memastikan bahwa program-program esensial, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan infrastruktur, tetap berjalan.

Pemprov maupun DPRD Kaltim sepakat untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah antisipasi turunnya anggaran.

Apapun caranya untuk meningkatkan PAD, jangan sampai masyarakat yang dijadikan korban kebijakan. Secara eksplisit pemangkasan anggaran menyuruh rakyat kecil untuk berhemat. 

Semoga kegoncangan ekonomi di pusat ini segera berlalu, dan dana transfer untuk daerah, termasuk Kalimantan Timur kembali normal. (*)