Mari Berikan Kesempatan

Oleh: Ali Kusno (Widyabasa, Kepakaran Linguistik Forensik)

Panggung percakapan publik di Kalimantan Timur belakangan ini menyerupai sebuah teater yang penuh ketegangan.

Di bawah sorot kamera nasional, Kaltim tiba-tiba muncul sebagai titik episentrum baru bagi pembicaraan politik tanah air.

Riuh rendah narasi ini tidak hanya menjadi konsumsi lokal. Kaltim telah menjadi barometer kualitas kepemimpinan di era transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di tengah panggung ini, kita melihat tokoh-tokoh populer yang mahir memainkan emosi publik dan merajai ruang digital.

Ada Gubernur Sherly Tjoanda dengan ketajaman retorika kaum mudanya dan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan kekuatan populisme sosiokulturalnya.

Nama pimpinan Kaltim kini meresonansi dengan frekuensi yang setara dengan figur-figur nasional tersebut. Namun, secara linguistik forensik, sebuah paradoks sosiolinguistik sedang terjadi.

Jika Sherly dan KDM mahir membangun citra protagonis, pimpinan kita justru terjebak dalam sudut antagonis akibat rentetan pilihan diksi yang memicu kontroversi.

Meskipun permohonan maaf telah disampaikan secara terbuka sehubungan dengan kegaduhan yang terjadi, publik seolah menanggapinya dengan skeptisisme.

Maaf tersebut bahkan dianggap ‘setengah hati’ oleh sejumlah kalangan legislatif karena dinilai gagal menyentuh substansi etika komunikasi yang diharapkan.

Mencermati situasi saat ini, kaca mata linguistik forensik melihat urgensi dilakukannya audit jujur atas navigasi komunikasi yang substantif.

Kita perlu menarik kepemimpinan daerah dari labirin diksi sebelum penyimpangan narasi kekal dalam memori kolektif publik.

Sidik Bahasa dan Kesalahan Referensial

Dalam disiplin linguistik forensik, setiap ujaran pejabat publik dianalisis sebagai sebuah perbuatan hukum verbal.

Kemelut ini berakar pada kekurangmampuan menyesuaikan komponen komunikasi dengan situasi tutur (speech situation) yang ada. Secara teknis, kegaduhan ini lahir dari kesalahan referensial (referential error) yang fatal.

Contohnya nyata diksi ‘marwah’, berdasarkan KBBI yang baku adalah ‘muruah’. Konsep abstrak tentang martabat jabatan justru direduksi menjadi objek material melalui rujukan langsung pada kendaraan mewah seharga miliaran rupiah.

Baca juga: Sosok Hijrah Masud, Adik Gubernur Kaltim Rudy Masud yang Diberhentikan dari Jabatan TGUPP

Secara forensik, ketika sebuah kata (penanda) dihubungkan dengan referen (petanda) yang tidak patut secara sosial, terjadilah distorsi legitimasi.

Pimpinan tampak gagal membaca komponen latar (setting) dan suasana (scene). Sebuah kelalaian ketika berbicara tentang fasilitas mewah justru di saat rakyat sedang berjibaku dengan fluktuasi ekonomi dan tantangan hidup.

Reduksi makna ini menciptakan jarak psikologis yang sangat dalam antara pemimpin dan rakyatnya. Bahasa tidak lagi berfungsi menyatukan, tetapi menjadi pemisah kelas sosial.

Inilah alasan mengapa ‘permohonan maaf’ pimpinan dirasa hambar. Secara sosiopragmatik, ‘maaf’ tersebut belum menyentuh akar persoalan.

Perlu upaya reposisi makna dari nilai material kembali ke nilai pengabdian yang tulus. Publik tidak hanya menanti kata ‘maaf’, tetapi menanti kembalinya diksi dan realitas yang membumi.

Fakta Kakofoni Birokrasi

Setelah permintaan maaf Gubernur, dua hari ini publik kembali dipertontonkan munculnya kakofoni wacana (ketidakteraturan bunyi) di internal pemerintahan daerah.

Publik menangkap adanya ketidaksinkronan bahasa antara klarifikasi Gubernur, Plt. Biro Umum, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) dalam menanggapi polemik kursi pijat. Ini bukti disinkronisasi wacana dengan level berbahaya dalam manajemen krisis.

Secara linguistik, fenomena ini merupakan bukti autentik bahwa belum adanya ‘kesamaan nada’ dalam orkestra kepemimpinan daerah. Tiap pejabat mengeluarkan narasi yang berbeda untuk satu objek masalah yang sama.

Publik tidak melihatnya sebagai klarifikasi yang jujur, tetapi sebagai upaya defensif yang panik dan saling tumpang tindih. Sampai ada yang menulis komentar di media sosial, “Baca dulu pengumuman di grup WA sebelum berkomentar ke media”.

Ketidaksamaan bahasa ini menunjukkan belum adanya Arsitektur Narasi Tunggal di lingkungan Pemprov. Tanpa kendali narasi yang otoritatif dan selaras, setiap upaya penjelasan justru akan melahirkan kontradiksi baru.

Hal ini akan memperpanjang kegaduhan politik di ruang publik. Lebih parahnya, ini semakin melemahkan wibawa pimpinan dan institusi pemerintahan di mata rakyat.

Mens Rea vs Ketidakpekaan Bahasa

Pertanyaan mendasar muncul: apakah ada niat jahat di balik setiap ucapan kontroversial tersebut?

Mari kita membedah melalui variabel psikologi pimpinan sebagai pengusaha sukses di usia 44 tahun sebagai fase puncak produktivitas dan ego kognitif. Kita menemukan data bahwa adanya dominasi logika korporasi (corporate logic) yang mengakar sebagai konsekuensi logis sekian lama berkecimpung di dunia bisnis. 

Usia produktif ini sering kali dibarengi dengan keyakinan intelektual yang tinggi. Gaya bahasa instruktif, efisien, dan pragmatis dunia bisnis sering kali dipaksakan masuk ke dalam kanal birokrasi yang bersifat simbolis, protokoler, dan penuh etika kepantasan. Logika korporasi mementingkan hasil, namun logika publik mementingkan rasa dan empati.

Melalui analisis struktur wacana, tidak ditemukan adanya mens rea (niat jahat) untuk melakukan penghinaan terhadap tokoh tertentu atau merendahkan rakyat. Yang terjadi adalah sebuah actus reus (perbuatan) yang lahir dari ketidakpekaan bahasa (linguistic insensitivity).

Ini merupakan akibat dari transisi habitus (kebiasaan) yang belum tuntas dari dunia bisnis yang ekspresif ke karakter pejabat publik yang seharusnya penuh kehati-hatian (prudence).

Ruang Pendewasaan bagi Pemimpin

Tanpa bermaksud mendegradasi semangat publik mengoreksi kinerja pimpinan, kita perlu memberikan kesempatan bagi pimpinan daerah untuk belajar dan berbenah.

Selama tidak berurusan dengan aspek hukum, rasanya kita perlu memberi ruang pemaafan. Kita harus menyadari bahwa kepemimpinan publik merupakan sebuah proses pendewasaan diri yang terus-menerus dan penuh dengan ujian dialektika.

Rentetan blunder linguistik ini janganlah dipandang semata sebagai kegagalan permanen. Ini merupakan fase inisiasi yang menyakitkan dalam transisi menjadi negarawan sejati. Kedewasaan kepemimpinan tidak lahir secara instan di atas kursi kekuasaan.

Kedewasaan ditempa melalui kritik pedas, refleksi mendalam, dan kesediaan untuk mendengarkan frekuensi kebatinan rakyat.

Masyarakat yang bijak tentu akan memberikan ruang bagi pemimpinnya terus belajar dari kesalahan. Inilah saatnya pimpinan menunjukkan bahwa permohonan maaf yang disampaikan bukan sekadar basa-basi politik. Silakan tunjukkan komitmen untuk menundukkan ego kognitif demi kepentingan besar rakyat Benua Etam.

Baca juga: Apa Itu Hak Angket yang Disepakati 7 Fraksi DPRD Kaltim untuk Gubernur Rudy Masud? Ini Penjelasannya

Titik Klimaks: Belajar dari Momentum Aksi 214

Kita sebenarnya telah melihat titik terang dari sebuah ‘pemutarbalikan alur’ pada momentum Aksi 21 April 2026 yang lalu. Aksi yang semula diprediksi akan menjadi gelombang destruktif bagi stabilitas daerah, justru berakhir dengan sangat lancar, aman, dan terkendali.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Secara linguistik, kesuksesan itu terjadi karena adanya transisi komunikasi yang lebih tertata pada detik-detik akhir. Keberhasilan mengelola Aksi 214 menjadi bukti nyata bahwa ‘kekuatan kata’ yang terukur mampu menata ‘kekuatan massa’.

Momentum ini harus menjadi standar baru (blue print) dalam navigasi komunikasi publik Kaltim ke depan. Aksi 214 membuktikan bahwa pimpinan mampu menjadi protagonis jika mau menggunakan frekuensi yang sama dengan suara rakyat. Ini menjadi bukti bahwa stabilitas daerah bergantung pada seberapa jernih narasi yang diproduksi oleh pimpinan daerah.

Oleh karena itu, perlu disadari bersama bahwa Kaltim kini menjelma radar baru seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Setiap pernyataan pejabat di sini meresonansi hingga ke pusat kekuasaan di Jakarta, bahkan dipantau oleh radar internasional. 

Linguistik forensik kembali lagi mengingatkan bahwa kelemahan dalam narasi dapat menjadi ‘pintu masuk’ serangan. Serangan dari pihak lain untuk melakukan delegitimasi kekuasaan melalui isu pemakzulan atau serangan politik yang tak berkesudahan.

Ketidakpekaan bahasa dalam situasi perpotongan kepentingan nasional ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Komunikasi publik pimpinan daerah kini bukan lagi sekadar soal kehumasan, melainkan soal pertahanan kedaulatan informasi daerah.

Solusi Audit Linguistik dan Navigator Narasi

Irama kepemimpinan Kaltim saat ini sedang mengalami gangguan harmoni. Kegagalan komunikasi terjadi karena pimpinan belum memiliki panduan narasi yang mampu melakukan mitigasi (pengurangan risiko) semantik sebelum sebuah ucapan dilepaskan ke ruang publik.

Permohonan maaf hanyalah ‘obat penenang’ sementara. Kesembuhan permanen dapat dicapai melalui audit linguistik forensik menyeluruh untuk menyelaraskan visi pimpinan dengan etika publik.

Hal ini diperlukan agar tercipta kesamaan bahasa di seluruh lini birokrasi sehingga tidak ada lagi pejabat yang berbicara di luar nada pimpinan. Literasi forensik harus menjadi kompetensi wajib bagi pejabat publik.

Tanpa ‘rel’ narasi yang saintifik, pimpinan akan terus menjadi pemadam kebakaran tak berkesudahan.

Masyarakat Kaltim sedang menanti pemutarbalikan alur (plot twist) yang hebat. Sebuah akhir cerita ketika ambisi pribadi meluruh menjadi pengabdian murni. Keriuhan diksi berganti menjadi kesunyian kerja yang berwibawa.

Saatnya menghentikan kegaduhan yang kontraproduktif. Seorang pemimpin yang besar tidak diukur dari kemampuannya menjawab kritik dengan kata-kata defensif. Pemimpin sesungguhnya akan mampu mendengarkan suara rakyat yang paling sunyi sekali pun.

Mari kita kembali pada khitah komunikasi yang santun dan bermartabat. Saatnya pemimpin menyelaraskan diri dalam harmoni visi, ucapan, dan tindakan.

Melalui bahasa kita mengenal bangsa. Melalui kata, kita mengenal integritas pemimpin dengan segala isi kepala. Mari bersama kita jaga ketahanan sorot kamera nasional ke Bumi Etam. Sorotan membanggakan karena muruah irama prestasi di jantung Nusantara. Semoga. 

Catatan: Opini pandangan pribadi dan tidak mewakili kebijakan lembaga.