Komitmen Politik dan Akselerasi SDM Kalimantan Timur

Oleh: Dr. Wahdatun Nisa, M.A

Akademisi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO - Peringatan Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas ) 2026 menjadi titik balik penting bagi kita. Ini momentum untuk membedah arsitektur pembangunan manusia secara jujur di tengah pusaran perubahan global. 

Data terbaru menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur pada tahun 2025 telah menyentuh angka 79,39. 

Angka ini tumbuh 0,60 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 78,79. 

Namun, bagi dunia akademik, angka bukanlah sekadar statistik di atas kertas. Di tengah deru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tantangan riil muncul karena standar kompetensi global kini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.

Tingginya angka IPM tersebut membawa konsekuensi logis berupa tuntutan kualitas yang lebih presisi. 

Kita tidak boleh terjebak dalam euforia angka jika pada kenyataannya kesenjangan kompetensi masih menganga di antara angkatan kerja lokal. 

IKN menuntut sebuah ekosistem intelektual yang tangguh, putra daerah tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai subjek yang menggerakkan roda kemajuan. 

Kehadiran pusat pemerintahan baru ini sebuah ujian sekaligus peluang.

Oleh karena itu, transformasi SDM ini membutuhkan mesin penggerak yang masif dan inklusif. 

Di sinilah urgensi sebuah kebijakan afirmatif menjadi sangat vital untuk menjembatani antara potensi individu dengan mahalnya akses pendidikan tinggi. 

Perlu ada jaminan bahwa mimpi setiap anak Kaltim untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi tidak boleh kandas hanya karena keterbatasan biaya. 

Dalam konteks inilah, program Gratispol muncul sebagai jawaban strategis untuk menjawab kegelisahan tersebut melalui investasi manusia yang sangat besar.

Pendidikan adalah instrumen kedaulatan, bukan sekadar pelengkap administratif birokrasi.