Komisi III DPRD Kaltim Belajar Pengawasan Jalan ke DPRD Jawa Timur

TRIBUNKALTIM.CO, SURABAYA – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk mempelajari sistem pengawasan dan pengelolaan program revitalisasi jalan provinsi, Jumat (3/10/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat peran legislatif dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Jawa Timur dipilih sebagai lokasi benchmarking karena dinilai berhasil mengintegrasikan pembangunan jalan dengan tata ruang wilayah, serta memiliki sistem pengawasan dan evaluasi berlapis yang didukung teknologi digital.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim menggelar diskusi intensif bersama jajaran DPRD Jatim.

Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Tinjau Rencana Pengalihan Jalan Provinsi oleh PT Berau Coal

Pembahasan mencakup kebijakan, strategi, dan praktik terbaik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek jalan provinsi.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkaya referensi pengawasan di Kalimantan Timur. 

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menghadapi tantangan seperti kerusakan jalan akibat beban kendaraan berlebih, keterbatasan anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

“Kami ingin belajar dari pengalaman Jawa Timur, khususnya dalam skema pendanaan, teknologi konstruksi, dan pelibatan dunia usaha dalam menjaga kualitas jalan,” ujar Abdulloh.

Baca juga: Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tinjau Permasalahan Penggantian Jalan Provinsi

Ia menegaskan bahwa program revitalisasi jalan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Selama diskusi, Komisi III DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya penerapan indikator keberhasilan program revitalisasi, sistem monitoring real-time, serta strategi penyelesaian persoalan sosial dan pembebasan lahan yang kerap menjadi hambatan pembangunan.

Pihak DPRD Jawa Timur memaparkan sejumlah inovasi yang telah diterapkan di daerahnya, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan jalan serta penerapan pendekatan kolaboratif dengan sektor industri dan masyarakat.

Baca juga: Jalan Provinsi di Loa Buah Samarinda Segera Diperbaiki oleh PUPR Kaltim

Selain aspek teknis, Komisi III DPRD Kaltim turut mendalami isu-isu nonteknis seperti penyelesaian konflik sosial dan pembebasan lahan yang sering memperlambat proyek infrastruktur.

Dalam hal ini, peran dunia usaha—khususnya sektor pertambangan, perkebunan, dan industri—didorong agar lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga kualitas jalan yang mereka gunakan.

Kegiatan benchmarking ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja bersama mitra pemerintah daerah di Kalimantan Timur.