Viral ChatGPT Bakal Diblokir di Indonesia, Benarkah? Ini Penjelasan Komdigi

Tujuan utamanya adalah:

memastikan platform digital mengikuti hukum Indonesia,
menjamin perlindungan pengguna,
mengatur tata kelola data,
dan mencegah potensi penyalahgunaan ruang digital.

Komdigi mengatakan sosialisasi aturan ini sudah dilakukan sejak regulasi ditetapkan, dan notifikasi hanya dikirim kepada PSE yang hingga kini belum menyelesaikan proses administrasi.

Karena itu, narasi bahwa pemerintah akan langsung memblokir ChatGPT adalah salah kaprah.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan tahapan sanksi bagi PSE yang tidak mematuhi aturan.

“Jika tetap tidak melakukan pendaftaran setelah notifikasi dikirimkan, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Alexander menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog lebar-lebar kepada setiap platform yang ingin mematuhi aturan.

“Kami selalu terbuka untuk berdialog dan membantu proses teknis pendaftaran. Namun ruang digital Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Kepatuhan adalah syarat utama bagi seluruh platform yang ingin beroperasi dan melayani masyarakat,” katanya.

Dengan kata lain, pemblokiran adalah langkah terahir, bukan keputusan langsung.

25 Platform yang Mendapat Notifikasi—Termasuk ChatGPT

Dalam daftar resmi yang dipublikasikan Komdigi, terdapat 25 platform digital yang diberikan notifikasi.

Daftar tersebut mencakup berbagai jenis layanan dari VPN, penyimpanan data, aplikasi pembelajaran, hotel chain internasional, hingga situs kesehatan.

OpenAI sebagai pemilik ChatGPT masuk dalam daftar karena platform chatgpt.com dan aplikasi resminya belum menyelesaikan pendaftaran PSE di Indonesia.

Komdigi memberikan waktu kepada seluruh PSE tersebut untuk menindaklanjuti notifikasi dan menyelesaikan proses pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Mengapa ChatGPT Sangat Sensitif Dibahas Publik?