Walikota Rahmad Mas'ud tak Temui Massa Demo Kenaikan PBB, Akademisi: Harusnya Gentleman Hadapi Warga

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Aksi demo menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kota Balikpapan digelar Senin (25/08/2025). 

Massa dari Aliansi Balikpapan Melawan yang merupakan koalisi dari 15 organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil bahkan termasuk emak-emak menyuarakan pembatalan kenaikan PBB dan bukan penundaan seperti yang diumum Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Sayangnya, massa yang berdemo sejak pagi hingga sore tak juga bisa bertemu dengan pemimpinnya, Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Saat demo kemarin, keberadaan Walikota Balikpapan Rahmad Masud juga ditanyakan massa lantaran pejabat Pemkot yang menemui adalah Wakil Walikota, Bagus Susetyo; Sekretaris Daerah (Sekda), Muhaimin dan Asisten I, Zulkifli.

Baca juga: Awal Mula Kenaikan PBB di Balikpapan yang Berujung Demo Massa Tuntut Pembatalan, Peran DPRD Disorot

Kenaikan PBB yang dirasakan melonjak menimbulkan keresahan warga masyarakat Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Jumat (22/08/2025), Walikota Balikpapan Rahmad Masud telah mengumumkan menunda kenaikan PBB 2025.

Penundaan kenaikan PBB dirasakan Aliansi Balikpapan Melawan belum menjawab keresahan masyarakat yang meminta pembatalan hingga massa tetap memutuskan demo Senin (25/08/2025).

Rencana aksi Aliansi Balikpapan Melawan ini sudah ramai mengemuka sejak masyarakat resah atas kenaikan PBB.

Sayangnya, Walikota Balikpapan, Rahmad Masud tidak menemui massa aksi yang merupakan koalisi dari 15 organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil.

Saat aksi terlihat hanya Wawali Balikpapan, Bagus Susetyo didampingi Muhaimin dan Zulkifli yang duduk di lantai bersama massa Aliansi Balikpapan Melawan. 

Kepada massa yang berdemo, Bagus Susetyo mengatakan Rahmad Masud sedang berada di luar kota.

"Beliau ada di Sulawesi, bukan di luar negeri. 

Sejak dua hari yang lalu ada di luar kota bersama keluarga," jelas Bagus di hadapan peserta aksi.

Bagus Susetyo mengatakan terakhir mengadakan rapat dengan Rahmad Masud, Sabtu (23/8/2025).  

Wawali Bagus Susetyo menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi terkait keberadaan Walikota Balikpapan, Rahmad Masud. 

"Saya juga sebagai muslim, untuk apa saya berbohong?

Jangan sampai pertemuan ini menjadi sesuatu yang mengganggu," ujarnya.

Dalam aksinya, massa menginginkan pertemuan langsung dengan Walikota agar aspirasi mereka tidak sekadar ditampung secara tertulis.

"Kita ingin secara langsung bertemu Walikota. Karena kita beberapa kali aksi, tapi diwakilkan.

Akhirnya cuma jadi memo," kata perwakilan demonstran.

Namun, Bagus menegaskan bahwa kehadirannya mewakili Pemerintah Kota Balikpapan.

Ia menilai keberadaan Walikota tidak memengaruhi legitimasi dialog.

"Ini bukan Bagus, ini bukan Rahmat Masud.

Ini mewakili lembaga yang namanya Pemerintah Kota Balikpapan.

Jadi apa yang saya sampaikan bukan kebijakan pribadi," katanya.

Ia juga mengingatkan mekanisme dalam pemerintahan.

"Kalau Anda menanyakan keberadaan Walikota, tidak ada kaitannya dengan tuntutan yang ada di sini," katanya. 

Jadwalkan Pertemuan 

Senin (25/08/2025) pukul 16.20 Wita, Asisten I Pemkot Balikpapan, Zulkifli, menyampaikan hasil konsolidasi terkait kelanjutan dialog bersama mahasiswa dan elemen masyarakat.

Zulkifli menjelaskan, Pemkot Balikpapan melalui kebijakan Walikota, Wawali dan Sekda telah menjadwalkan audiensi khusus dengan para mahasiswa dan masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan.

“Pertemuan khusus untuk audiensi ini dijadwalkan pada Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 10.00 Wita di Balai Kota,” kata Zulkifli saat menyampaikan kepada peserta aksi.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai tuntutan masyarakat akan dibahas, mulai dari persoalan PBB, penanganan banjir, kemacetan lalu lintas, hingga beragam permasalahan kota lainnya.

“Terima kasih atas respon dan kepedulian terhadap kota kita.

Nanti kita komunikasikan dan sesuaikan dengan tempat yang akan kita siapkan. Direncanakan audiensi akan berlangsung di Ruang Rapat I Balai Kota,” tambah Zulkifli.

Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara Pemkot Balikpapan dengan masyarakat, guna mencari solusi bersama atas berbagai persoalan perkotaan.

Sindiran Akademisi

Akademisi turut memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di depan halaman kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (25/8/2025). 

Akademisi Universitas Balikpapan (Uniba), Mangara Maidlando Gultom mengatakan, kebijakan pemerintah kota (pemkot) terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai cacat argumentasi dan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas.

Mangara menegaskan, alasan penyesuaian tarif yang disampaikan pemerintah melalui Walikota justru menunjukkan celah kebijakan tersebut. 

"Berapapun angka kenaikan pajak, landasannya harus jelas. Kalau hanya disebut penyesuaian tanpa dasar yang kuat, itu mempermainkan nalar publik," ucapnya Mangara. 

Da juga mengungkapkan bahwa Pemkot merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/4528/SJ tertanggal 14 Agustus 2025.

Menurutnya, surat edaran bukan aturan yang memiliki daya paksa.

"Sejak kapan surat edaran menjadi instruksi? Surat edaran hanya bersifat imbauan tidak memiliki daya paksa," kata Mangara.

Dia beranggapan, surat edaran tersebut bahkan menekankan agar setiap kenaikan tarif pajak disertai analisis dampak sosial ekonomi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Bagi Mangara, kepala daerah juga diberi kewenangan menunda atau mencabut peraturan Wali Kota (Perwali) yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, keresahan publik kian memuncak.

Berbagai kelompok masyarakat, mulai ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa, hingga akademisi, menggelar aksi protes di depan Kantor Wali Kota Balikpapan.

Mereka tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan.

Namun, Walikota dinilai abai karena tidak hadir menemui massa aksi dan hanya mengutus pejabat bawahan.

"Sekarang saat rakyat resah, seharusnya beliau turun langsung secara gentleman menghadapi warga," sindir Mangara.

Dia menilai polemik ini hanya dapat diselesaikan dengan satu langkah tegas, yakni mencabut Perwali tentang kenaikan tarif NJOP dan PBB-P2.

"Tidak ada alasan untuk menunda. Konsekuensinya jelas, segera batalkan kebijakan tersebut," katanya.

Baca juga: Rekam Jejak Wakil Walikota, Bagus Susetyo yang Temui Massa Aliansi Balikpapan Melawan

(TribunKaltim.co/Mohammad Zein Rahmatullah/Dwi Ardianto)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram