APBD dan Program Gratispol Hadapi Tantangan Serius Imbas Dana Transfer Pusat ke Kaltim Dipangkas

Dari awal sebenarnya komisi yang membidangi sektor–sektor pelayanan dasar masyarakat tersebut, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial ini sudah memaklumi bahwa biarpun namanya Gratispol, tetapi dalam hal pembiayaan mesti melibatkan semua pihak.

Bukan saja pemerintah, tapi swasta baik itu perusahaan, foundation hingga masyarakat sendiri bisa terlibat.

“Tidak akan mungkin hanya bertumpu pada APBD (terkait pembiayaan), karena amanat undang–undang bisa terlibat. Kami di Komisi IV dari awal sudah menduga, tidak mungkin Gratispol dimaknai bahwa aspek dan item pembiayaan pendidikan dibebankan, tercover di APBD, kita meminta pemakluman ke publik. Meski APBD Kaltim merupakan terbesar di luar pulau jawa. Tetapi sektor lain tidak boleh dikorbankan, meski pendidikan penting,” jelas politisi PAN ini, Kamis (28/8/2025).

Tema kampanye populis yang diusung yakni Gratispol memang membuat sikap publik berekspektasi bahwa semua gratis.

Padahal belum diturunkan dalam bentuk kebijakan, dan Komisi IV DPRD Kaltim juga memang sudah sedari awal tahu bahwa semua tak bisa serba gratis dan dibebankan ke APBD.

Baca juga: Pemangkasan Dana Transfer Daerah, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri Minta Penguatan PAD

“APBD tak bisa masuk ke dalam semua sektor sebetulnya. Terjemahan masyarakat mendengar tema kampanye, asosiasinya serba gratis, Komisi IV meyakini bahwa APBD tidak bisa menyentuh semua sektor,” singgung Darlis.

Evaluasi perlu dilakukan Darlis agar Pemprov Kaltim mawas diri dalam menjalankan program populis nya.

Subsidi silang menurutnya lebih realistis untuk para peserta didik di seluruh Kaltim, misalnya menggratiskan siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk gratis seluruhnya.

“Ada beberapa hal perlu penyempurnaan, subsidi silang. Anak dari tidak mampu layak dan perlu dipikirkan agar gratis pembiayaan pendidikannya. Jika yang mampu, ada beban yang ditanggung. Kalau sekarang kan merata, baik tidak mampu dan mampu semua menanggung, ada limit UKT. Mungkin itu perlu direvisi pemerintah ke depan,” pungkas Darlis. (*)