DBH Terancam Dipotong hingga 70 Persen, Wawali Balikpapan Beber 3 Program Prioritas Pelayanan Publik

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Dana Bagi Hasil (DBH) terancam dipotong hingga 70 persen, Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo beber 3 program pelayanan publik yang tetap diprioritaskan.

Adalah bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis, penyediaan seragam sekolah dan upaya pengendalian banjir.

Kepada media, Bagus Susetyo Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah menyusul rencana pemangkasan dana bagi hasil (DBH) sebesar 50-70 persen oleh pemerintah pusat.

Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah strategi untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut.

Baca juga: Rencana Pemangkasan DBH 50-70 Persen, Balikpapan Prioritaskan Program Pelayanan Publik

Ia menyampaikan, bahwa Pemkot Balikpapan Bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah menyusun langkah mtitigasi.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pemkot dapat bergerak cepat begitu Keputusan dari pemerintah pusat resmi dikeluarkan.

Jika pemangkasan itu terjadi, beberapa kegiatan yang tidak mendesak akan dikurangi. Di antaranya seperti menghilangkan kegiatan seremonial, hingga membatasi perjalanan dinas.

“Anggaran akan dialihkan ke kebutuhan prioritas,” ujar Bagus, Jumat (12/9/2025).

Merujuk pada program layanan public yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis, penyediaan seragam sekolah, dan upaya pengendalian banjir.

“Meski menghadapi potensi pengurangan anggaran, fokus kami adalah layanan dasar masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri: 10 Kepala Daerah di Kaltim akan Datangi Kemenkeu Perjuangkan DBH

Bagus menuturkan, bahwa kebijakan pemangkasan DBH bisa saja berubah, sehingga pihaknnya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Harapannya pemangkasan tidak dilakukan secara drastis, mengingat banyak pembangunan daerah di Kaltim yang bergantung pada DBH.

Beberapa upaya melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Balikpapan dapat memberikan sinyal positif kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana kebijakan tersebut.

“Semoga diskusi ini bisa memberikan penguatan dan memperjelas posisi daerah dalam menghadapi rencana pemangkasan tersebut,” pungkasnya.

Baca juga: Kepala Daerah di Kaltim Kompak Minta Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pemotongan DBH

Suara Kepala Daerah di Kaltim