DBH Terancam Dipotong hingga 70 Persen, Wawali Balikpapan Beber 3 Program Prioritas Pelayanan Publik

Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur, membuat sejumlah Wali Kota atau Bupati gundah gulana, pasalnya penurunan ini dikhawatirkan bakal mengganggu sejumlah rencana yang telah disusun sebelumnya. 

Dana Bagi Hasil atau DBH adalah pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya alam atau pajak yang dikumpulkan oleh pusat, tapi hasilnya juga dinikmati oleh daerah.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan bahwa pemangkasan DBH akan berdampak signifikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025-2025.

"Alokasi awal dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp900 miliar. Jika dipotong hingga 75 persen, mungkin hanya tersisa Rp200 miliar. Ini akan sangat berdampak pada pembangunan di Kaltim," ujarnya.

Baca juga: Wabup Gamalis Khawatir Pemangkasan DBH hingga 50 Persen Ganggu Pembangunan Berau

Rahmad Mas'ud masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. 

Ia berharap pemangkasan tidak dilakukan secara drastis, mengingat banyak pembangunan daerah di Kaltim yang bergantung pada DBH.

Dirinya memastikan, meski ada pemangkasan DBH, program prioritas di Balikpapan tidak akan terganggu.

"Terutama pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur tidak boleh dipangkas karena program prioritas," pungkasnya.

Adapun yang bisa dipangkas, merujuk pada kegiatan tidak mendesak seperti acara seremonial, bimbingan teknis dan perjalanan dinas.

Pemkot Balikpapn berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi daerah terkait DBH ini.

Senada dengan Rahmad, gejolak penurunan DBH atau transfer ke daerah menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Wakil Bupati Berau Gamalis untuk pembangunan Berau kedepannya.

Baca juga: DPRD Bontang Tolak Pemangkasan DBH, Warga Terancam Banjir

Apalagi, APBD Berau sebesar kurang lebih 60 persen masih bergantung pada dana transfer. Ia pun, telah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim Rudy Masud secara langsung terkait wacana pemangkasan transfer ke daerah. 

“Sudah ada info dari pak Gubernur, pemangkasan untuk kabupaten besarannya bisa sampai 50 persen, termasuk diantaranya Berau juga,” ungkapnya kepada Tribun Kaltim, Kamis (11/9).

Saat ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Berau nol. Menurut Gamalis, kehilangan DAK saja sudah sangat berpengaruh. Apalagi dana transfer harus dikurangi hingga 50 persen. Saat ini APBD Berau TA 2025 mencapai Rp 5,2 Triliun. Jika dipangkas hingga 50 persen bisa jadi proyeksi APBD Berau hanya mencapai RP 3-4 Triliun. 

Menurut Gamalis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang menjadi opsi untuk membantu keuangan daerah, meskipun, untuk peningkatan PAD memerlukan kerja yang ekstra. Sebab, belum ada setengah dari PAD  menyumbang untuk keseluruhan APBD Berau.