DBH Terancam Dipotong hingga 70 Persen, Wawali Balikpapan Beber 3 Program Prioritas Pelayanan Publik

Gamalis juga melihat keadaan kabupaten lain yang mulai menaikkan pembayaran sejumlah objek pajak asli daerah. Seperti kejadian yang terjadi di Kabupaten Pati. Menurutnya keputusan itu, lantaran kabupaten tidak memiliki uang untuk membangun kabupatennya. 

“Semua menarik wacana untuk menaikkan iuran, ketika insiden Pati. Tetapi pada kenyataannya memang kabupaten tidak memiliki uang,” tegasnya. 

Baca juga: DBH Paser Anjlok Tajam, Wabup: Jangan Sampai TKD Dipotong Terlalu Besar

Kendati demikian, Gamalis menegaskan akan melihat dulu keputusan yang akan berlaku kedepannya. Pemkab Berau juga tidak bisa langsung memberatkan beban keuangan kepada rakyat.

Gamalis juga meminta untuk kerjasama seluruh elemen roda pemerintahan.

Terutama untuk bisa menentukan prioritas pembangunan di Kabupaten Berau tahun depan. Jangan sampai daerah asik membangun tetapi pembangunan itu tidak memiliki fungsi bagi masyarakat. 

Saat ini, diakuinya Berau tengah asik membangun beberapa fasilitas yang tidak terlalu menyentuh masyarakat.

Dengan adanya info pemangkasan dana transfer, diharapkan Gamalis sebagai refleksi pengambil kebijakan yang lebih tepat.

Terutama memprioritaskan usulan di Muserenbang seluruh kecamatan. 

“Jadi kita lihat bagaimana arah pembangunan kedepannya ya, jangan sampai kita membuang anggaran untuk membangun jalan yang tidak ada masyarakat tinggal di sana,” tegasnya. 

Sementara itu, Gamalis menegaskan arah pembangunan juga tetap harus melihat dan sejalan Asta Cita Prabowo-Gibran dan program Gratis Pol Rudy-Seno.

Baca juga: Pemangkasan DBH Ancam Pembangunan Kaltim, Walikota Balikpapan Tegaskan Program Prioritas Aman

Terutama terkait pendidikan gratis dan program MBG dan Koperasi Merah Putih. 

“Tetap harus sinkron secara linear,” jelasnya. 

Kemudian, Gamalis mendukung penuh jika seluruh kepala daerah di Kaltim untuk protes langsung kepada kebijakan pemangkasan dana transfer, jika wacana tersebut dilaksanakan. 

Tidak Terlalu Besar

Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari, merespon rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari Pemerintah Pusat.

Estimasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026 untuk Kabupaten Paser diangka Rp370 miliar lebih dari tahun 2025 Rp443 miliar lebih, begitupun Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 diangka Rp415 miliar lebih dari sebelumnya di tahun ini Rp1,7 triliun lebih.