Harapan Kepala Daerah di Kaltim pada Menkeu Purbaya yang Gantikan Sri Mulyani, tak Pangkas DBH

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani, Senin (8/9/2025).

Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani ini menjadi harapan bagi Kepala Daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tengah mengkhawatirkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) termasuk juga Dana Bagi Hasil (DBH). 

Sejumlah kepala daerah di Kaltim berharap agar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak memangkas transfer ke daerah dan DBH. 

Diketahui pemangkasan dana transfer ke daerah dan DBH menjadi perhatikan seluruh kepala daerah di Kaltim setelah adanya keputusan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN yang berlaku sejak 29 Juli 2025.

Baca juga: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri: 10 Kepala Daerah di Kaltim akan Datangi Kemenkeu Perjuangkan DBH

Rencananya, 10 Walikota dan Bupati di Kaltim akan mendatangi Kemenkeu untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil atau DBH ini.

Diketahui di Kaltim ada 7 kabupaten dan 3 kota.

Tujuh Kabupaten di Kaltim yakni Berau, Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), Mahakam Ulu (Mahulu), Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.

Tiga Kota di Kaltim meliputi, Balikpapan, Samarinda (ibukota) dan Bontang.

Rencana Walikota dan Bupati di Kaltim untuk mendatangi Kemenkeu ini disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, hari ini, Jumat (12/9/2025).

“Kita sudah berkoordinasi di tingkat Provinsi Kaltim.

Kebetulan kemarin kita kumpul para kepala daerah dipimpin oleh Pak Gubernur Kaltim (Rudi Masud).

Rencananya, kami bersama 10 kepala daerah akan datang ke Kemenkeu untuk memperjuangkan DBH,” ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Jumat(13/9/2025).

Ia pun berharap, dengan adanya Menkeu baru, arah kebijakan fiskal dapat lebih berpihak kepada daerah, sehingga pembangunan dan layanan publik di Kukar tetap berjalan optimal.

“Dengan adanya Menkeu baru, kita berharap ada perubahan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah,” katanya.

Selain Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri harapan pada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga disampaikan Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo.